publicindonesia.com | Tangerang Selatan, 30 Oktober 2025 — Alasan di balik larangan pihak pengelola Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Cipeucang terhadap awak media untuk meliput kondisi gunungan sampah di dalam area akhirnya mulai terbongkar. Dugaan kuat, ada aktivitas penataan sampah yang justru memperburuk dampak pencemaran bagi warga sekitar.
Saat awak media mendatangi lokasi dan berbincang dengan sejumlah warga yang rumahnya berdampingan langsung dengan area TPS Cipeucang, Kamis (30/10/2025), tampak sebuah ekskavator tengah menggaruk tumpukan sampah. Sekilas kegiatan itu tampak normal, namun ternyata ekskavator tersebut sedang merusak dan merelai lapisan sampah yang telah membeku, membuat material sampah kembali terurai dan sebagian meluncur ke arah pemukiman warga di bawahnya.
Agus, salah satu warga terdampak, menyampaikan keluhannya dengan nada kecewa.
“Kenapa mereka melakukan hal yang membahayakan kami? Kenapa harus kami yang jadi korban limbah sampah ini? Sekarang air sumur di rumah sudah tidak bisa lagi dipakai untuk mandi dan mencuci,” ujarnya.
Agus menambahkan, seharusnya pihak pengelola mendorong tumpukan sampah ke arah lahan yang memang menjadi area resmi milik Dinas Lingkungan Hidup (DLH), bukan justru menggeser gunungan sampah ke arah rumah warga. Ia pun berharap pemerintah segera turun tangan sebelum dampaknya semakin parah.
“Kami mohon, hentikan kegiatan ini. Kalau terus dibiarkan, rumah kami bisa hilang tertimbun sampah,” katanya lirih.
Lebih memprihatinkan lagi, awak media yang mencoba melakukan peliputan langsung di area dalam TPS Cipeucang mendapat larangan keras dari sejumlah oknum berpakaian bebas. Para oknum tersebut menolak memberikan identitas dan mengusir wartawan yang sedang mengambil dokumentasi, dengan alasan bahwa peliputan hanya boleh dilakukan melalui kantor UPT Pengelola TPS Cipeucang.
Tindakan penghalangan peliputan ini menimbulkan pertanyaan besar tentang transparansi pengelolaan TPS Cipeucang dan keseriusan pemerintah dalam menangani dampak lingkungan di kawasan tersebut. Warga berharap, pemerintah kota Tangerang Selatan dan DLH segera melakukan investigasi serta menindak tegas pihak-pihak yang lalai hingga menimbulkan bahaya bagi keselamatan warga.
(*/Rif)
