publcindonesia.com | Distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga menyangkut keadilan sosial dan keberlangsungan hidup masyarakat. Di banyak daerah, khususnya wilayah pedesaan dan pelosok, jarak antara pemukiman warga dengan SPBU sangat jauh. Kondisi tersebut melahirkan praktik penjualan bensin eceran oleh masyarakat sebagai bentuk adaptasi terhadap keterbatasan akses energi.
Di sisi lain, negara melalui Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menegaskan bahwa penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM subsidi merupakan tindak pidana dengan ancaman penjara hingga enam tahun dan denda maksimal enam puluh miliar rupiah. Regulasi ini diperkuat dengan ketentuan bahwa kegiatan usaha hilir migas hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang memiliki izin resmi dari Menteri dan dijalankan melalui mekanisme persaingan usaha yang sehat dan transparan.
Persoalannya kemudian menjadi kompleks ketika hukum bertemu dengan realitas sosial masyarakat kecil.
Penjualan BBM eceran sering muncul bukan semata-mata karena motif pelanggaran hukum, tetapi karena adanya kebutuhan masyarakat terhadap akses energi. Ketika negara belum mampu menghadirkan SPBU secara merata, masyarakat mencari jalan alternatif agar kebutuhan transportasi dan aktivitas ekonomi tetap berjalan.
Bagi warga masyarakat yang harus menempuh jarak puluhan kilometer menuju SPBU, keberadaan penjual bensin eceran justru dipandang sebagai solusi. Mereka membantu distribusi energi dalam skala kecil dan mempermudah masyarakat memperoleh BBM tanpa harus mengeluarkan biaya transportasi tambahan.
Dari sudut pandang ini, muncul pertanyaan mendasar: apakah adil apabila masyarakat kecil dipidana karena mengisi kekosongan distribusi yang belum sepenuhnya mampu dijangkau negara?
Keadilan tidak selalu identik dengan penerapan hukum secara kaku. Keadilan juga mempertimbangkan kondisi sosial, akses ekonomi, dan kemanfaatan bagi masyarakat luas. Karena itu, banyak pihak melihat bahwa penjual BBM eceran skala kecil berbeda dengan pelaku penimbunan atau mafia BBM yang memang mencari keuntungan besar melalui penyalahgunaan subsidi.
Secara normatif, praktik membeli BBM subsidi dari SPBU lalu menjual kembali tanpa izin tetap dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Negara memiliki alasan kuat mengatur distribusi BBM karena menyangkut subsidi, stabilitas harga, keselamatan, dan pengawasan kualitas distribusi energi nasional.
Namun demikian, hukum yang baik bukan hanya soal kepastian, tetapi juga soal kemanfaatan dan rasa keadilan. Penegakan hukum yang hanya menindak masyarakat kecil tanpa menyelesaikan akar masalah justru dapat menimbulkan ketimpangan sosial dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum itu sendiri.
Masyarakat kecil yang menjual bensin eceran sering dipandang sedang berusaha mencari nafkah secara mandiri. Mereka tidak mencuri BBM, melainkan membeli secara resmi di SPBU lalu menjual kembali dengan margin keuntungan tertentu untuk menutupi biaya transportasi, tenaga, dan risiko.
Akan tetapi, muncul persoalan ketika keuntungan diperoleh dari barang subsidi yang sejatinya ditujukan untuk kepentingan masyarakat luas. Terlebih apabila praktik tersebut berkembang menjadi penimbunan, permainan harga, atau manipulasi pembelian menggunakan kendaraan modifikasi demi memperoleh keuntungan besar.
Persoalan BBM eceran tidak cukup diselesaikan hanya dengan pendekatan pidana. Negara perlu melihat akar masalahnya, yaitu ketimpangan akses distribusi energi.
Praktik penjualan BBM eceran menunjukkan bahwa hukum, keadilan, dan etika sering kali tidak berjalan dalam garis yang sederhana. Di satu sisi negara harus menjaga tata kelola distribusi BBM agar tidak disalahgunakan. Namun di sisi lain, negara juga perlu memahami bahwa lahirnya pengecer BBM sering merupakan akibat dari keterbatasan akses dan kebutuhan ekonomi masyarakat.
Karena itu, pendekatan yang terlalu represif terhadap pengecer kecil berpotensi melukai rasa keadilan sosial. Sebaliknya, pembiaran tanpa aturan juga dapat merusak tata niaga energi nasional. Jalan terbaik adalah menghadirkan kebijakan yang mampu menyeimbangkan kepastian hukum dengan realitas sosial masyarakat Indonesia.
(*/Red)
