Oleh: Dr. (c) M. SUNANDAR YUWONO , S.H., M.H. (Bang Sunan)
Praktisi Hukum dan Pengamat Kebijakan Publik
Polemik mengenai pengunduran diri dan wacana pemakzulan Wakil Presiden seharusnya menjadi momentum untuk menguji kedewasaan demokrasi dan integritas para elite politik. Dalam perspektif hukum tata negara, pemakzulan bukanlah instrumen untuk melampiaskan kepentingan politik, melainkan mekanisme konstitusional yang telah diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.
Namun, ketika dinamika tersebut lebih terlihat sebagai pertarungan pengaruh, kepentingan pribadi, dan kelompok, publik berhak mempertanyakan apakah yang sedang diperjuangkan benar-benar kepentingan negara atau sekadar ambisi mempertahankan dan merebut kekuasaan. Jangan sampai konstitusi dijadikan alat pembenaran bagi kepentingan politik tertentu.
DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat memiliki tanggung jawab konstitusional dan moral untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat, bukan mempertontonkan pertarungan kepentingan, saling menjatuhkan, bahkan saling menikam dari belakang demi keuntungan politik.
Sungguh ironis apabila para wakil rakyat begitu bersemangat dalam urusan perebutan kekuasaan, sementara persoalan kemiskinan, pengangguran, ketidakadilan hukum, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat masih membutuhkan perhatian serius.
Rakyat jangan hanya dijadikan kendaraan politik ketika pemilu, dijadikan legitimasi ketika kekuasaan diperebutkan, tetapi dilupakan setelah para elite berhasil menduduki kursi jabatan. Inilah persoalan serius tentang etika dan moral dalam kehidupan demokrasi.
Politik seharusnya menjadi jalan pengabdian, bukan arena permusuhan dan perebutan kekuasaan. Kekuasaan bukan milik pribadi, bukan milik partai, dan bukan milik kelompok tertentu, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat dan Tuhan Yang Maha Esa.
Jika demokrasi hanya menjadi panggung pertarungan elite tanpa keberpihakan kepada kepentingan masyarakat, maka yang sedang mengalami krisis bukan sekadar hubungan politik, melainkan juga moralitas kepemimpinan bangsa.
Rakyat tidak membutuhkan wakil yang pandai bersandiwara dalam perebutan jabatan, tetapi membutuhkan wakil yang berani memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan.
POLITIK TANPA MORAL ADALAH PENGKHIANATAN TERHADAP AMANAH RAKYAT!
(*/Red)
Views: 20