Tangsel, publicindonesia.com – Dalam sistem demokrasi, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) semestinya hadir sebagai representasi sejati suara rakyat. Namun, realitas hari ini memperlihatkan adanya jarak yang semakin lebar antara aspirasi rakyat dengan keputusan politik yang dihasilkan di Senayan. Banyak kebijakan yang diproduksi justru lebih berpihak pada kepentingan kelompok elite dan pemodal besar, sementara kepentingan masyarakat kecil sering terpinggirkan.
Pertama, proses pembentukan undang-undang kerap terkesan terburu-buru dan minim partisipasi publik. Padahal, rakyatlah yang akan merasakan langsung dampak regulasi tersebut. Demokrasi bukan hanya soal voting di bilik suara, tetapi juga keterlibatan nyata rakyat dalam setiap proses legislasi.
Kedua, fungsi pengawasan DPR terhadap pemerintah masih sering melemah karena kepentingan politik tertentu. Padahal, tanpa pengawasan yang kuat, rakyatlah yang paling dirugikan karena berbagai kebijakan bisa lolos tanpa koreksi.
Ketiga, praktik politik transaksional masih tampak menonjol. Padahal rakyat berharap wakilnya di DPR bukan hanya sekadar “perpanjangan tangan partai,” tetapi benar-benar memperjuangkan kebutuhan mendasar masyarakat: kesehatan, pendidikan, lapangan kerja, dan harga kebutuhan pokok yang terjangkau.
Oleh karena itu, rakyat menuntut DPR untuk kembali ke jati dirinya sebagai “rumah rakyat”. DPR harus membuka ruang partisipasi publik secara lebih luas, transparan dalam proses legislasi, dan berani berpihak pada kepentingan rakyat kecil meskipun bertentangan dengan kepentingan elite atau kelompok bisnis tertentu.
Sejatinya, kedaulatan ada di tangan rakyat, dan DPR hanyalah mandat sementara untuk memperjuangkannya. Jika mandat itu dikhianati, rakyat berhak mengoreksi, mengkritik, bahkan mengevaluasi keberadaan DPR melalui mekanisme demokrasi yang sah.
(*Red)
