Tangerang Selatan – Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah (SMP) di Kota Tangerang Selatan terus berjalan sesuai aturan yang berlaku, dengan mengacu pada kurikulum yang digunakan saat ini. Pihak sekolah bersama wali murid telah sepakat bahwa seluruh proses KBM tidak boleh membebani orang tua dengan pungutan tambahan di luar ketentuan resmi.
Kesepakatan ini diperkuat dengan adanya penandatanganan surat perjanjian bermaterai antara wali kelas dan wali murid sebelum dimulainya tahun ajaran baru. Poin-poin perjanjian tersebut mencakup komitmen bersama untuk mendukung jalannya proses belajar mengajar, serta memastikan transparansi dalam hal kebutuhan dan pengelolaan biaya pendidikan.
Kurikulum Berjalan Sesuai Aturan, Namun Masih Ada Kebutuhan Penunjang
Pihak sekolah menyatakan bahwa seluruh proses KBM telah disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat kebutuhan penunjang yang belum sepenuhnya dapat dipenuhi tanpa melibatkan peran siswa maupun wali murid. Misalnya, kebutuhan untuk mencetak soal ujian, lembar kerja, hingga sarana evaluasi belajar lainnya yang tidak seluruhnya tercakup dalam anggaran operasional sekolah.
Guru-guru di lapangan mengakui, pemenuhan kebutuhan KBM seringkali menjadi tantangan tersendiri. “Kami harus mencari cara agar evaluasi pembelajaran tetap berjalan, sementara biaya operasional cetak dan penunjang lain sangat terbatas. Akhirnya, beberapa kebutuhan kecil terpaksa ditanggung secara kolektif,” ungkap salah satu wali kelas di wilayah Ciputat.
Harapan Sekolah dan Wali Murid: Pemerintah Perhatikan Dukungan KBM
Baik pihak sekolah maupun wali murid sama-sama berharap agar pemerintah lebih serius dalam memperhatikan kebutuhan penunjang KBM, sehingga beban biaya tidak lagi dialihkan ke orang tua siswa. Mereka menilai, dunia pendidikan semestinya menjadi tanggung jawab bersama, terutama dalam hal penyediaan sarana belajar yang layak.
“Harapan kami sederhana, pemerintah jangan hanya fokus pada pembangunan fisik sekolah atau kurikulum saja, tapi juga memperhatikan hal-hal teknis yang mendukung kegiatan belajar. Jangan sampai wali murid harus menanggung biaya tambahan yang seharusnya bisa ditutup dengan anggaran pendidikan,” tutur salah satu perwakilan wali murid.
Dana BOS Belum Menjadi Solusi Maksimal
Salah satu sumber pendanaan operasional sekolah saat ini adalah Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Namun, berdasarkan pengalaman para kepala sekolah dan guru, dana tersebut belum dapat dijadikan solusi maksimal. Hal ini karena aturan penggunaan Dana BOS dianggap terlalu ketat dan kaku, sehingga banyak kebutuhan teknis KBM yang tidak bisa dipenuhi melalui alokasi dana tersebut.
“Dana BOS sebenarnya sangat membantu, tapi penggunaannya terlalu terbatas pada pos-pos tertentu. Padahal kebutuhan sekolah sangat dinamis. Misalnya, ketika butuh anggaran tambahan untuk pelaksanaan ujian atau perbaikan fasilitas penunjang, kami tidak bisa leluasa menggunakan dana tersebut,” ungkap seorang kepala sekolah di Kecamatan Pondok Aren.
Menanti Kebijakan yang Lebih Fleksibel
Dengan kondisi ini, sekolah dan wali murid menekankan perlunya regulasi yang lebih fleksibel terkait pengelolaan dana pendidikan. Mereka berharap, aturan yang ada tidak hanya menekankan aspek administratif, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan nyata di lapangan.
Apabila regulasi lebih luwes dan anggaran bisa benar-benar mengakomodasi kebutuhan KBM, maka beban biaya tambahan kepada orang tua dapat dihindari sepenuhnya. Pada akhirnya, keberlangsungan pendidikan di Tangsel akan lebih berkualitas dan adil bagi seluruh siswa tanpa terkendala masalah teknis biaya.
📰 Kesimpulannya, KBM di Kota Tangerang Selatan sejauh ini berjalan sesuai aturan dan kurikulum. Namun, keterbatasan operasional masih menjadi kendala utama yang dirasakan sekolah dan wali murid. Dukungan nyata dari pemerintah, terutama terkait fleksibilitas penggunaan anggaran, menjadi harapan bersama agar proses pendidikan dapat berjalan tanpa harus membebani orang tua siswa.
(*/Rif)
