Tangerang Selatan, publicindonesia.con – Kota Tangerang Selatan kembali diterpa sorotan publik terkait krisis sampah yang kian memuncak. Gunungan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipeucang sudah tidak lagi mampu menampung volume sampah warga Tangsel. Kondisi ini diperparah dengan kabar tertangkapnya sejumlah pejabat terkait dugaan korupsi pengadaan fasilitas TPA, di antaranya Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangsel, Kabid, serta beberapa oknum lainnya.
Ironisnya, di tengah kebuntuan mencari solusi, justru praktik “bisik kanan, bisik kiri” pejabat mencari jalan keluar yang berujung pada kasus hukum. Padahal, jika dijalankan dengan benar, Tangsel sebenarnya sudah memiliki sederet program penanggulangan sampah yang dinilai cukup baik dan komprehensif.
Program Ada, Tapi Terabaikan
Sejatinya, Pemerintah Kota Tangsel melalui DLH telah meluncurkan sejumlah program inovatif untuk mengurangi beban sampah di TPA Cipeucang. Di antaranya adalah pembentukan komunitas TPS3R (Tempat Pengelolaan Sampah Reduce-Reuse-Recycle), pengembangan Bank Sampah, hingga budidaya maggot untuk pengolahan sampah organik rumah tangga.
Jika program-program tersebut berjalan efektif, maka krisis sampah yang menumpuk setiap hari bisa ditekan secara signifikan. Namun faktanya, banyak inisiatif tersebut kini nyaris terbengkalai.
Para penggiat komunitas mengeluhkan ketiadaan biaya operasional yang seharusnya disalurkan oleh Pemkot Tangsel. “Semua perangkatnya sudah ada, komunitasnya ada, bahkan anggarannya juga ada. Tapi ketika mau jalan, tidak ada dukungan operasional. Kami terpaksa swadaya,” keluh salah satu pengelola Bank Sampah di Pamulang.
Potensi Besar, Dukungan Minim
Padahal, setiap program memiliki potensi besar dalam menekan volume sampah:
TPS3R berfungsi memilah sampah organik dan non-organik sejak awal.
Bank Sampah memberi manfaat ekonomi bagi warga dengan menukar sampah non-organik yang sulit terurai menjadi tabungan atau uang.
Budidaya Maggot mampu mengubah sampah organik rumah tangga menjadi pakan bernilai jual tinggi.
Jika ketiga program ini dijalankan maksimal, bukan hanya TPA Cipeucang yang terbantu, tetapi masyarakat juga bisa merasakan dampak ekonominya. Namun, tanpa dukungan Pemkot Tangsel dalam bentuk anggaran operasional dan pembinaan berkelanjutan, upaya ini berjalan tersendat.
Kekecewaan Penggiat Lingkungan
Para penggiat yang selama ini berjuang di lapangan mengaku kecewa karena merasa program pemerintah yang seharusnya mereka jalankan justru tidak didukung. “Kami ini menjalankan program Pemkot, tapi malah dibiarkan sendiri. Padahal anggarannya ada, tapi tidak diturunkan,” ujar salah seorang penggerak komunitas TPS3R di Serpong.
Kondisi ini semakin menegaskan ketimpangan antara rencana program di atas kertas dengan realitas pelaksanaan di lapangan.
Dari Krisis Sampah ke Krisis Kepercayaan
Kasus korupsi yang menyeret pejabat DLH Kota Tangsel menambah panjang daftar persoalan pengelolaan sampah. Publik menilai, alih-alih serius mencari solusi, justru anggaran yang seharusnya digunakan untuk menyelamatkan lingkungan malah digelapkan.
“Kalau dari awal fokus mendukung TPS3R, Bank Sampah, dan maggot, tidak akan ada problem baru soal sampah. Tapi yang terjadi malah korupsi. Ini bukan hanya krisis sampah, tapi juga krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” kata pengamat kebijakan publik asal Tangsel.
Penolakan di Pandeglang Jadi Alarm Baru
Tak hanya berhenti di situ, krisis sampah Tangsel juga memicu masalah lintas wilayah. Kebijakan pengalihan sampah Tangsel ke TPS Bangkonol, Pandeglang, Banten, justru memunculkan penolakan keras dari warga setempat. Mereka menolak wilayahnya dijadikan “tempat buangan” sampah dari luar daerah.
Gelombang penolakan ini menjadi peringatan bahwa solusi instan dengan memindahkan sampah ke daerah lain bukanlah jawaban. Yang dibutuhkan adalah konsistensi Pemkot Tangsel untuk mendukung program pengelolaan sampah yang sudah ada di dalam kota sendiri.
Harapan pada DLH dan Pemkot
Masyarakat kini menuntut agar Pemkot Tangsel, khususnya Dinas Lingkungan Hidup, lebih fokus memperkuat program yang ada ketimbang mencari jalan pintas. Dukungan anggaran, pendampingan teknis, dan kemauan politik yang kuat menjadi kunci agar persoalan sampah tidak terus berulang.
Krisis sampah yang terjadi di Tangsel seharusnya menjadi momentum pembenahan total. Tanpa itu, bukan hanya gunungan sampah yang semakin menjulang, tetapi juga gunungan masalah yang akan terus menghantui wajah Kota Tangerang Selatan.
(*/Rif)
