Oleh: Dr. (c) M. Sunandar Yuwono, SH., MH. Praktisi Hukum, Aktivis Tipikor, Pengamat Hukum Agraria dan Hukum Publik. Bagian ke VII
publicindonesia.com | Jakarta Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto membawa arah baru dalam pembangunan pertanian Indonesia dengan memperkenalkan pertanian digital sebagai salah satu strategi utama menuju kedaulatan pangan. Dr. (c) M. Sunandar Yuwono, SH., MH., atau yang akrab disapa Bang Sunan, menilai bahwa digital farming bukan sekadar tren teknologi, tetapi merupakan instrumen yang dapat memperkuat posisi petani, memperbaiki tata kelola agraria, serta mendorong swasembada pangan nasional.
Menurut Bang Sunan, Indonesia membutuhkan transformasi menyeluruh dari sistem pertanian tradisional menuju sistem berbasis inovasi, data, dan efisiensi. Namun perubahan ini harus tetap berpijak pada prinsip keadilan agraria.
Digital Farming sebagai Pilar Kedaulatan Pangan
Bang Sunan menjelaskan bahwa digitalisasi pertanian mencakup penggunaan sensor tanah, alat mekanisasi presisi, drone pemantau, hingga analitik data berbasis satelit untuk mengukur produktivitas lahan. Teknologi ini memungkinkan petani mengetahui kondisi lahan secara akurat, meminimalkan risiko gagal panen, dan meningkatkan hasil secara signifikan.
Pertanian digital bukan soal kecanggihan alat, tetapi tentang bagaimana teknologi memastikan petani tidak terus berada dalam ketidakpastian, ujar Bang Sunan.
Menurutnya, visi Prabowo dalam memperkuat kedaulatan pangan menjadi relevan jika modernisasi ini menyasar petani kecil, bukan hanya korporasi besar.
Prabowo dan Misi Memperkuat Pertanian Rakyat
Bang Sunan menilai bahwa Presiden Prabowo memberi perhatian besar pada penguatan sistem pangan nasional, termasuk melalui: revitalisasi lahan tidur, modernisasi alat produksi, digitalisasi pemetaan pertanian, dan ekosistem pangan terintegrasi dari hulu ke hilir.
Namun ia menegaskan bahwa penguatan tersebut harus berjalan seiring dengan perlindungan lahan pertanian rakyat, agar proses modernisasi tidak mengorbankan akses petani terhadap tanah.
Teknologi bukan jawaban jika struktur agraria masih timpang. Petani harus tetap menjadi aktor utama dalam sistem pangan nasional, tegas Bang Sunan.
Inovasi Agraria untuk Pendekatan Berbasis Data
Bagi Bang Sunan, salah satu agenda penting dalam pertanian digital adalah integrasi data agraria, termasuk data spasial tanah, kualitas tanah, irigasi, dan pola tanam. Ia mengingatkan bahwa tanpa data yang akurat, digital farming hanya akan menjadi slogan.
Transformasi berbasis data ini penting untuk: perencanaan musim tanam, mitigasi gagal panen, distribusi pupuk tepat sasaran, dan pengendalian penggunaan air.
Data agraria yang terintegrasi akan menjadi tulang punggung pertanian modern. Pemerintahan Prabowo memiliki peluang besar mewujudkannya, kata Bang Sunan.
Tantangan Implementasi: Akses, Pendidikan, dan Infrastruktur
Bang Sunan mengingatkan bahwa digitalisasi bukan tanpa risiko. Tantangan terbesar meliputi: rendahnya literasi digital di kalangan petani, keterbatasan akses internet di desa, mahalnya alat pertanian canggih, dan ketimpangan teknologi antara daerah maju dan terluar.
Menurutnya, pemerintah harus memastikan transfer teknologi yang adil dan terjangkau.
Pertanian digital harus membebaskan petani dari kemiskinan, bukan menambah biaya produksi mereka, ujar Bang Sunan.
Menuju Kedaulatan Pangan yang Berkeadilan
Bang Sunan menyimpulkan bahwa pertanian digital dapat menjadi pilar penting dalam visi besar Prabowo menuju kedaulatan pangan, asalkan tetap berpijak pada reformasi agraria dan pemberdayaan petani.
Jika teknologi, agraria, dan rakyat bertemu dalam satu kebijakan, maka kedaulatan pangan bukan sekadar cita-citaia menjadi kenyataan, pungkasnya.
(*/Rif)
