Jakarta, publicindonesia.com – Rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI dengan pihak swasta penyedia energi berlangsung panas setelah perwakilan Shell Indonesia, Iggrid Siburian, (1/10) membeberkan kondisi nyata terkait kelangkaan BBM yang dialami perusahaan sejak Agustus 2025.
Dalam paparannya, Iggrid mengungkapkan bahwa sekitar 200 Stasiun Bahan Bakar Umum (SBBU) Shell di Pulau Jawa hampir seluruhnya mengalami stock out untuk jenis bensin. “Hanya tersisa sekitar lima SPBU yang masih memiliki stok, dan itupun diperkirakan akan habis dalam waktu dekat,” ujarnya blak-blakan di hadapan anggota dewan.
Meski demikian, penjualan BBM jenis diesel di jaringan Shell disebut masih berjalan normal.
Kuota Impor Dibatasi
Shell, kata Iggrid, sejak Juni 2025 telah mengantisipasi potensi kelangkaan dengan mengajukan permohonan kuota impor tambahan. Namun, upaya itu terbentur kebijakan pemerintah. “Kami menerima surat dari Wakil Menteri ESDM tertanggal 17 Juli 2025 yang menyampaikan adanya pembatasan impor hanya 10% di atas penjualan tahun 2024,” jelasnya.
Menyikapi hal tersebut, Shell kemudian menggelar rapat koordinasi dengan Kementerian ESDM, termasuk pertemuan langsung dengan Menteri pada 19 September 2025. Dari pertemuan itu, diputuskan bahwa Pertamina Patra Niaga akan menyediakan BBM dalam bentuk ‘base fuel’.
“Kami sangat mengapresiasi keputusan tersebut, karena keresahan kami akhirnya didengar,” tegas Iggrid.
Negosiasi Masih Berjalan
Meski ada titik terang, persoalan belum sepenuhnya selesai. Saat ini Shell masih dalam pembahasan Business to Business (B2B) terkait mekanisme impor base fuel. Shell menegaskan komitmennya sebagai pemegang Izin Usaha Niaga Umum (INU), termasuk dalam kewajiban investasi pembangunan SPBU dan terminal penyimpanan di Gresik, Jawa Timur.
Dalam rapat, salah satu anggota DPR mempertanyakan efektivitas negosiasi tanpa tenggat waktu yang jelas. Sebab, pasokan yang ditawarkan Pertamina disebut hanya cukup untuk kebutuhan 1-2 minggu.
“Tentu ini butuh kepastian, jangan sampai masyarakat dirugikan akibat proses pengadaan yang berlarut-larut,” ujar seorang legislator.
Menunggu Realisasi
Berdasarkan kesepakatan 19 September, pengadaan base fuel harus dilakukan dengan pengiriman spesifikasi yang jelas serta melalui mekanisme tender dengan surveyor independen. Hingga kini, proses tersebut masih terus berjalan.
Shell berharap dukungan pemerintah dan kepastian regulasi agar kebutuhan energi masyarakat tetap terjaga. “Komitmen kami adalah pelayanan konsumen, dan kami akan terus berupaya maksimal agar kelangkaan ini tidak berlarut,” pungkas Iggrid.
(Red)
