UU Perampasan Aset Disahkan, Bang Sunan Soroti Celah Hukum: Jangan Sampai Jadi Senjata Kekuasaan!

oleh -116 Dilihat

publicundonesia.com | JAKARTA – Pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset oleh DPR RI pada 19 November 2026 menjadi momentum penting dalam upaya memperkuat pemberantasan tindak pidana korupsi dan pemulihan aset negara (asset recovery).

Namun, pengesahan regulasi tersebut tidak lepas dari sejumlah catatan kritis. Praktisi hukum sekaligus aktivis tindak pidana korupsi (Tipikor), Dr. (c) M. Sunandar Yuwono, S.H., M.H., yang akrab disapa Bang Sunan, mengingatkan agar UU Perampasan Aset tidak justru membuka celah penyalahgunaan kewenangan.

Menurut Bang Sunan, pemberantasan korupsi memang membutuhkan instrumen hukum yang kuat untuk mengembalikan kekayaan negara hasil kejahatan. Akan tetapi, penerapannya harus tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM), kepastian hukum, transparansi, serta prinsip keadilan.

Ia menilai terdapat sejumlah substansi yang perlu mendapat perhatian serius, salah satunya tidak diakomodasinya mekanisme illicit enrichment atau pengayaan tidak sah dan unexplained wealth, yakni kekayaan yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya secara wajar.

Padahal, ketidaksesuaian antara kekayaan pejabat publik dan penghasilan resminya selama ini menjadi salah satu persoalan yang kerap memunculkan kecurigaan masyarakat terhadap praktik korupsi.

“Jangan sampai undang-undang ini kehilangan daya gigit terhadap kekayaan tidak wajar yang selama ini menjadi salah satu sumber kecurigaan publik terhadap praktik korupsi,” ujar Bang Sunan.

Selain itu, Bang Sunan menyoroti tidak dimasukkannya tindak pidana perpajakan dalam cakupan perampasan aset tanpa putusan pidana. Menurutnya, sektor perpajakan merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara sehingga harus mendapatkan perhatian dalam upaya pemulihan aset hasil kejahatan.

Ia juga meminta agar pengaturan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diperjelas. Hal ini penting untuk menghindari tumpang tindih maupun kekosongan kewenangan antara KPK, kepolisian, kejaksaan, dan Jaksa Pengacara Negara.

Soroti Pembatasan Perampasan Aset Tanpa Putusan Pidana

Catatan kritis lainnya berkaitan dengan mekanisme Non-Conviction Based Forfeiture (NCB), yakni perampasan aset tanpa harus menunggu adanya putusan pidana terhadap pelaku.

Berdasarkan ketentuan yang menjadi sorotannya, mekanisme tersebut dapat diterapkan dalam kondisi tertentu, seperti ketika pelaku meninggal dunia, melarikan diri, mengalami sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya, dengan nilai aset minimal Rp1 miliar.

Bang Sunan mempertanyakan apakah pembatasan tersebut sudah cukup efektif untuk menghadapi kejahatan ekonomi yang kerap menggunakan berbagai modus penyamaran, pemindahan, hingga pemecahan kepemilikan aset.

Menurutnya, jangan sampai pengaturan yang terlalu terbatas justru memberikan celah bagi pelaku kejahatan untuk menghindari proses pemulihan aset negara melalui rekayasa kepemilikan.

Jangan Jadi Alat Politik dan Pemerasan

Dalam perspektif hukum publik, Bang Sunan menegaskan bahwa kewenangan negara untuk merampas aset merupakan kewenangan besar yang harus disertai pengawasan ketat.

Prinsip kehati-hatian, proporsionalitas, transparansi, serta pengawasan peradilan yang independen harus menjadi landasan utama dalam setiap proses perampasan aset.

“Jangan sampai semangat memberantas korupsi justru melahirkan praktik kesewenang-wenangan baru. Perampasan aset tidak boleh menjadi senjata politik untuk membungkam lawan, alat tekanan terhadap pihak tertentu, apalagi menjadi instrumen pemerasan oleh oknum aparat,” tegasnya.

Ia menekankan bahwa negara harus mampu membuktikan hubungan antara aset yang dirampas dengan tindak pidana melalui proses hukum yang adil. Perlindungan terhadap hak masyarakat maupun pihak ketiga yang beritikad baik juga tidak boleh diabaikan.

Bang Sunan turut mengapresiasi rencana pembentukan badan pengelola dan badan pengawas perampasan aset. Meski demikian, ia mengingatkan agar kedua lembaga tersebut tidak sekadar menjadi formalitas kelembagaan.

Independensi, integritas, transparansi pengelolaan aset, keterbukaan informasi, serta pertanggungjawaban kepada publik harus menjadi prinsip utama dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

DPR dan Pemerintah Diminta Buka Ruang Evaluasi

Lebih lanjut, Bang Sunan menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pembentukan maupun evaluasi undang-undang.

Menurutnya, prinsip meaningful participation atau partisipasi masyarakat yang bermakna harus benar-benar diwujudkan. Masyarakat tidak cukup hanya diberikan kesempatan menyampaikan pendapat, tetapi juga berhak agar masukannya didengar, dipertimbangkan, dan mendapatkan penjelasan.

Karena itu, DPR RI dan pemerintah diminta membuka ruang evaluasi terhadap berbagai catatan yang disampaikan masyarakat sipil, akademisi, praktisi hukum, serta lembaga pemberantasan korupsi.

Ia menilai kualitas sebuah undang-undang tidak semata-mata ditentukan oleh cepatnya proses pengesahan, tetapi juga oleh kualitas substansi, keterbukaan proses pembentukan, dan manfaat nyata bagi masyarakat.

Bang Sunan juga mengingatkan bahwa pengesahan UU Perampasan Aset bukanlah akhir dari perjuangan pemberantasan korupsi. Justru setelah disahkan, masyarakat harus semakin aktif mengawal pelaksanaannya.

Terlebih, ketentuan peralihan yang disorotnya mengatur bahwa undang-undang tersebut baru mulai berlaku setelah 12 bulan sejak diundangkan dan setelah badan pengelola serta badan pengawas dibentuk.

“Jangan sampai undang-undang yang ditunggu masyarakat selama bertahun-tahun hanya menjadi produk legislasi yang terlihat hebat di atas kertas, tetapi lemah dalam pelaksanaan,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan UU Perampasan Aset tidak seharusnya hanya diukur dari banyaknya aset yang berhasil dirampas, tetapi juga dari seberapa besar uang negara dan hak masyarakat yang berhasil dipulihkan serta seberapa efektif regulasi tersebut mencegah korupsi.

Hukum Harus Jadi Panglima, Bukan Alat Kekuasaan

Menutup pernyataannya, Bang Sunan menegaskan bahwa pemberantasan korupsi harus berdiri di atas tiga fondasi utama, yakni kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Menurutnya, tidak boleh ada seorang pun yang kebal hukum karena jabatan maupun kekuasaan. Namun, pada saat yang sama, tidak boleh pula ada warga negara yang kehilangan haknya akibat penyalahgunaan kewenangan.

“Negara harus berani merampas aset hasil kejahatan, tetapi juga harus berani menjamin keadilan. Jangan hanya tajam kepada masyarakat kecil, tetapi tumpul terhadap mereka yang memiliki kekuasaan dan kekayaan. Hukum harus menjadi panglima, bukan menjadi alat kepentingan penguasa,” tutup Bang Sunan.

Pengesahan UU Perampasan Aset kini menjadi ujian bagi negara: mampukah memperkuat pemberantasan korupsi sekaligus memastikan kewenangan besar tersebut tidak disalahgunakan?

(*/Red)

No More Posts Available.

No more pages to load.