Tangerang Selatan, publicindonesia.com – Menyusul perkembangan situasi politik dan keamanan nasional yang belakangan ini memanas, Dinas Pendidikan Provinsi Banten mengeluarkan arahan resmi kepada seluruh satuan pendidikan untuk melaksanakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) secara sementara.
Instruksi ini disampaikan sebagai langkah preventif untuk menjaga keselamatan peserta didik serta menciptakan suasana belajar yang kondusif di tengah dinamika sosial-politik yang terjadi.
Kepala SMK Negeri 1 Kota Tangerang Selatan, A. Marta Nurdin, saat ditemui Selasa pagi (2/9) di sekolah yang berlokasi di Jalan Ciater Raya, Kecamatan Serpong, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengikuti arahan dari Dinas Pendidikan Provinsi dan langsung menerapkan PJJ sejak pagi hari.
> “Anak-anak tetap belajar seperti biasa dari rumah. Kegiatan dimulai pukul 07.00 WIB, dengan materi yang diberikan langsung oleh guru masing-masing melalui platform daring. Kami juga melakukan pemantauan setiap satu jam sekali, dengan meminta siswa untuk mengirimkan lokasi mereka sebagai bentuk kehadiran,” jelas Marta.
Ia menambahkan bahwa meskipun pembelajaran dilakukan dari rumah, pihak sekolah tetap berkomitmen menjaga kualitas proses belajar mengajar, serta berharap kondisi di Indonesia segera kondusif kembali agar kegiatan tatap muka bisa dilanjutkan seperti biasa.
Sementara itu, salah satu orang tua siswa menyatakan dukungannya terhadap kebijakan ini.
> “Kami memaklumi dan mendukung langkah ini demi keamanan anak-anak. Memang tidak mudah karena kami harus lebih intensif mengawasi mereka di rumah, tapi keselamatan adalah yang utama,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan harapannya agar situasi nasional segera membaik.
> “Mudah-mudahan Indonesia segera kembali damai, agar rakyat bisa beraktivitas dengan tenang, baik dalam bekerja maupun menjalankan usaha.”
Dinas Pendidikan Provinsi Banten belum menginformasikan sampai kapan kebijakan PJJ ini akan diberlakukan. Namun, pihak sekolah dan orang tua siswa diharapkan tetap waspada serta terus memantau informasi resmi dari pemerintah.
(*/Rif)
