publicindonesia.com | CIPUTAT – Pemerintah Kelurahan Cipayung, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan menggelar Rapat Koordinasi Kelurahan (Rakorkel) yang membahas pendataan dan perubahan data bantuan sosial (bansos), sekaligus penguatan program lingkungan hidup di wilayah Cipayung, Jumat (22/5/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Kelurahan Cipayung tersebut melibatkan Ketua RW, Ketua RT, Bimas Cipayung, serta perwakilan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI).
Dalam kegiatan tersebut, Lurah Cipayung, Dini Nurlianti, S.Sos, menekankan pentingnya peran aktif RT dan RW dalam mengusulkan warga yang layak menerima bantuan sosial agar penyaluran bansos tepat sasaran.
Menurutnya, pihak kelurahan masih membuka kesempatan bagi masyarakat yang belum masuk dalam daftar penerima bansos untuk diusulkan sesuai kondisi riil di lapangan.
“Kalau memang hari ini belum bisa, kita tunggu sampai hari berikutnya siapa saja yang mau diusulkan nama-namanya,” ujar Dini Nurlianti di hadapan peserta Rakorkel.
Dalam proses pengajuan usulan penerima bansos, masyarakat nantinya dapat menggunakan aplikasi SIK-NG sebagai sarana pendataan dan verifikasi calon penerima bantuan sosial.
Adapun data pendukung yang harus dilampirkan dalam pengajuan antara lain:
Foto rumah tampak depan
Foto bagian dalam rumah
Foto toilet atau kamar mandi
Dokumen tersebut digunakan sebagai bahan verifikasi kondisi sosial ekonomi warga agar bantuan sosial benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
Selain membahas bansos, Rakorkel juga menyoroti program penanganan sampah dan lingkungan yang menjadi prioritas Pemerintah Kota Tangerang Selatan.
Dini Nurlianti menyampaikan bahwa berdasarkan arahan Wali Kota Tangerang Selatan, setiap RW diwajibkan memiliki minimal satu bank sampah sebagai upaya pengurangan sampah rumah tangga.
“Dalam perintah dari Pak Wali, setiap RW wajib memiliki satu bank sampah. Jadi silakan ajukan nama-namanya sesuai yang sudah saya share sebelumnya,” katanya.
Tak hanya itu, program pembuatan biopori juga menjadi perhatian serius dalam rapat tersebut. Program ini dinilai penting sebagai solusi penanganan sampah sekaligus meningkatkan daya resap air di lingkungan permukiman.
Kelurahan Cipayung menargetkan seluruh RT di wilayahnya dapat melaksanakan pembuatan biopori, meskipun terdapat beberapa kendala teknis di lapangan seperti kondisi rumah yang sudah seluruhnya dibeton.
“Biopori ini harus dilaksanakan karena merupakan program dari Pak Wali terkait penyelesaian masalah sampah di Tangerang Selatan,” tambahnya.
Sementara itu, Dewi, selaku perwakilan Kemensos RI, memberikan penjelasan terkait sistem desil dalam pendataan kesejahteraan masyarakat yang menjadi dasar penyaluran bantuan sosial pemerintah.
Dijelaskan bahwa desil merupakan kelompok kesejahteraan keluarga yang diukur berdasarkan berbagai variabel sosial ekonomi, mulai dari pekerjaan, pendidikan, kondisi rumah, daya listrik hingga kepemilikan aset.
Dalam sistem tersebut terdapat 10 kelompok desil. Desil 1 merupakan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah, sedangkan desil 10 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan tertinggi.
Dewi juga menegaskan bahwa data desil bersifat dinamis dan dapat diperbarui apabila kondisi masyarakat berubah.
Masyarakat dapat melakukan pembaruan data melalui kelurahan, dinas sosial maupun aplikasi Cek Bansos dengan menyampaikan kondisi sebenarnya di lapangan. Selanjutnya data akan diverifikasi dan dihitung ulang secara berkala oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Adapun desil 1 hingga desil 4 menjadi prioritas penerima bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako. Sedangkan desil 5 masih berpeluang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK).
Rakorkel ini diharapkan dapat meningkatkan akurasi data penerima bansos sekaligus memperkuat sinergi pemerintah dan masyarakat dalam mendukung program sosial serta penanganan lingkungan di wilayah Cipayung, Ciputat, Tangerang Selatan.
(*/Rif)
