TANGERANG SELATAN, publicindonesia.com — Proyek pembangunan jalan senilai Rp 3,9 miliar di depan kantor Kelurahan Jelupang, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, menuai perhatian publik. Proyek yang dikerjakan oleh PT Aries Total Mandiri ini diduga manipulatif lantaran titik pengerjaan tidak sesuai dengan lokasi yang tercantum dalam papan proyek.
Dugaan penyimpangan ini menimbulkan tanggapan dari pihak Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Tangsel, hingga kritik tajam dari lembaga swadaya masyarakat (LSM).
Dinas: Sisa Volume Dialihkan
Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga SDABMBK Tangsel, Fatul, menegaskan bahwa proyek utama sesuai kontrak, yakni peningkatan Jalan Buaran Timur – Jalan Masjid Jami Al-Kautsar, telah selesai dikerjakan.
“Jalan utamanya sudah kami aspal semua. Namun ada sisa volume pekerjaan yang kemudian dialihkan ke jalan lain dalam satu koridor, yaitu depan Kantor Kelurahan Jelupang ke arah Griya Asri,” jelas Fatul.
Menurutnya, pengalihan pekerjaan masih dalam ruang lingkup kontrak dan wajar dilakukan agar sisa volume pekerjaan tetap dimanfaatkan.
LSM: Ada Indikasi Pelanggaran
Meski begitu, perwakilan salah satu LSM menilai langkah tersebut tetap menyalahi aturan.
“Pengalihan seperti ini seharusnya mendapat persetujuan DPRD Tangsel. Kalau tidak ada persetujuan, maka bisa berpotensi jadi temuan,” tegasnya.
Ia menambahkan, mekanisme persetujuan penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas, terlebih proyek tersebut menggunakan dana miliaran rupiah dari APBD.
Tangerang Public Service Desak Pengawasan
Sorotan juga datang dari Tangerang Public Service (TPS). Direktur Eksekutif TPS, Ryan Erlangga, mempertanyakan kejanggalan proyek ini.
“Berdasarkan papan proyek, seharusnya pekerjaan PT Aries Total Mandiri ada di Buaran Timur – Jalan Masjid Jami Al-Kautsar. Tapi faktanya, kenapa malah di depan Kantor Kelurahan Jelupang ke arah Griya Asri?” ujarnya.
Pentingnya Kontrol Publik
Proyek bernilai kontrak Rp 3.912.405.510 ini dimulai sejak 20 Maret 2025 dan rampung pada 15 Agustus 2025. Kasus ini menjadi perhatian serius berbagai pihak karena menyangkut penggunaan dana publik dalam jumlah besar.
Kritik dari LSM dan dorongan pengawasan masyarakat dianggap penting untuk memastikan setiap proyek infrastruktur berjalan sesuai prosedur, transparan, dan tepat sasaran.
(*/Rif)
