Tangerang Selatan, publicindonesia.com – Program internet publik gratis yang digagas Pemerintah Kota Tangerang Selatan kini menuai sorotan tajam. Proyek dengan anggaran mencapai puluhan miliar rupiah itu, alih-alih memberi kemudahan akses digital, justru menghadirkan jaringan yang lemot, tidak stabil, bahkan kerap tidak bisa digunakan sama sekali.
Padahal, internet di era modern sudah setara dengan kebutuhan dasar seperti listrik dan air bersih. Kehadiran Wi-Fi publik di ruang-ruang terbuka, sekolah, hingga fasilitas umum sempat disambut sebagai terobosan besar. Namun, antusiasme warga berubah menjadi kekecewaan mendalam. Sejumlah perangkat Wi-Fi yang terpasang di lapangan bahkan disebut hanya jadi “pajangan”, tanpa fungsi nyata.
Janji Digital yang Ternyata Fatamorgana
Laporan dari berbagai titik memperlihatkan kesenjangan besar antara janji pemerintah dan realitas. Seorang warga Serpong mengaku, jaringan gratis yang tersedia di taman kota sama sekali tak bisa digunakan. “Signal ada, tapi internetnya nol besar. Akhirnya kami tetap beli paket data sendiri,” keluhnya.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar: ke mana sebenarnya larinya anggaran miliaran rupiah yang telah digelontorkan?
Potensi Maladministrasi Mengintai
Ketidakselarasan antara laporan resmi dan temuan di lapangan menguatkan dugaan adanya persoalan serius dalam tata kelola proyek. Publik bertanya-tanya, apakah perangkat yang dipasang sesuai spesifikasi kontrak? Apakah pemilihan vendor dilakukan transparan, atau justru sarat kolusi?
Proyek bernilai besar rawan dijadikan “lahan basah” bagi praktik mark-up harga, penggunaan perangkat di bawah standar, hingga penentuan lokasi yang tak berbasis kajian kebutuhan. Jika dugaan ini terbukti, maka uang rakyat yang seharusnya kembali dalam bentuk layanan publik, justru terbuang sia-sia.
Desakan Audit Forensik
Kekecewaan warga kini bertransformasi menjadi desakan. Publik menuntut transparansi penuh dan audit forensik terhadap proyek internet publik Tangsel. “Ini menyangkut hak dasar masyarakat. Pemerintah harus membuka detail anggaran dan kontrak, supaya jelas apakah ada penyimpangan,” ujar salah satu aktivis pemantau kebijakan publik di Tangsel.
Seruan ini juga ditujukan kepada DPRD, aparat penegak hukum, dan masyarakat sipil. Mereka diminta mengawal agar uang pajak digunakan sesuai peruntukan. Jangan sampai visi Tangerang Selatan sebagai kota digital hanya tinggal jargon kosong, dibayangi proyek gagal yang membebani warga.
Karena pada akhirnya, layanan publik yang berkualitas adalah hak mutlak setiap warga negara—dan tanggung jawab pemerintah untuk memenuhinya tanpa kompromi.
(*/Rif)
