publicindonesia.com | JAKARTA – Baru dua hari menjabat sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang langsung mengumumkan sembilan langkah besar reformasi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan ini bertujuan meningkatkan efektivitas program sekaligus memastikan anggaran negara digunakan secara lebih efisien tanpa mengurangi kualitas layanan kepada masyarakat.
Dalam keterangannya, Nanik menegaskan bahwa reformasi dilakukan untuk memperkuat dampak program MBG bagi kelompok yang paling membutuhkan, khususnya ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak-anak usia sekolah dasar.
“Kami concern, hal pertama adalah untuk efisiensi. Meski kini sudah tinggal Rp268 triliun, kami berharap masih bisa menurunkan lagi, tetapi tidak menurunkan kualitas,” ujar Nanik Sudaryati Deyang.
Sebelumnya, anggaran Program Makan Bergizi Gratis tahun 2026 tercatat sebesar Rp335 triliun. Setelah dilakukan penyesuaian dan efisiensi, anggaran tersebut menjadi Rp268 triliun dengan komitmen tetap menjaga kualitas layanan dan manfaat yang diterima masyarakat.
9 Gebrakan Besar Reformasi Program Makan Bergizi Gratis
1. Refocusing Penerima Manfaat
BGN memprioritaskan kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Selain itu, program juga menyasar anak-anak sekolah hingga usia sembilan tahun. Dalam dua minggu terakhir, jumlah penerima manfaat kelompok prioritas ini meningkat hingga 22 juta orang setelah dilakukan evaluasi terhadap dapur yang belum optimal melayani kelompok sasaran.
2. Moratorium Pembangunan Dapur Baru
Pendaftaran dan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru dihentikan sementara. Kebijakan ini dilakukan karena sebagian besar dari sekitar 27.000 dapur yang telah beroperasi masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan dan kawasan aglomerasi.
3. Pembenahan Dapur yang Sudah Berdiri
BGN akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dapur MBG yang telah beroperasi. Penilaian meliputi standar keamanan pangan, kelengkapan fasilitas, hingga kompetensi sumber daya manusia. Dapur yang tidak memenuhi standar akan ditangguhkan sementara.
4. Fokus Menjangkau Wilayah 3T
Program MBG akan lebih diarahkan untuk menjangkau daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Pendekatan teritorial akan diterapkan agar pelayanan gizi dapat menjangkau masyarakat di wilayah yang selama ini sulit mendapatkan akses.
5. Pemetaan Kebutuhan Dapur Bersama Kemendikdasmen
BGN akan bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menghitung kebutuhan dapur ideal di setiap daerah. Pemetaan dilakukan berdasarkan jumlah siswa, kapasitas layanan, dan kondisi wilayah guna menghindari pemborosan fasilitas.
6. Pembiayaan Alternatif di Luar APBN
Untuk memperkuat keberlanjutan program, BGN membuka peluang sumber pendanaan tambahan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) BUMN, hibah internasional, dan investasi swasta yang sesuai dengan regulasi.
7. Optimalisasi Fasilitas yang Sudah Ada
Pemerintah tidak lagi mewajibkan pembangunan dapur baru apabila tersedia fasilitas yang dapat dimanfaatkan, seperti kantin sekolah, dapur umum, maupun fasilitas pangan lainnya yang memenuhi standar.
8. Penguatan Koordinasi Lintas Lembaga
Sinergi antar kementerian dan lembaga akan diperkuat untuk memastikan pemetaan wilayah, kebutuhan layanan, kapasitas operasional, serta pengawasan program berjalan lebih efektif.
9. Pergeseran Orientasi dari Kuantitas ke Kualitas
BGN menegaskan bahwa keberhasilan program tidak lagi semata-mata diukur dari jumlah penerima manfaat. Fokus utama kini adalah kualitas layanan dan dampak nyata terhadap peningkatan status gizi masyarakat, terutama kelompok rentan.
Program MBG Diarahkan Lebih Tepat Sasaran
Melalui sembilan langkah reformasi tersebut, BGN berharap Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan lebih tepat sasaran, efisien, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Indonesia.
Nanik menegaskan bahwa tujuan utama program bukan sekadar mengejar angka penerima manfaat, melainkan memastikan setiap anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita mendapatkan asupan gizi yang berkualitas untuk mendukung tumbuh kembang generasi masa depan.
“Tujuan kita bukan mengejar angka, tetapi memastikan setiap anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita mendapatkan asupan gizi terbaik untuk masa depan Indonesia yang lebih sehat,” tegasnya.
Dengan reformasi ini, Program Makan Bergizi Gratis diharapkan menjadi salah satu program strategis pemerintah yang mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia sekaligus memperkuat ketahanan gizi nasional menuju Indonesia Emas 2045.
(*/Rif)
