publicindonesia.com | TANGERANG SELATAN — Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mulai menerapkan Program Biopori Kantor sebagai langkah konkret membangun lingkungan perkantoran yang berkelanjutan sekaligus mengurangi beban sampah sejak dari sumbernya.
Program ini telah berjalan sejak Oktober 2025 dan dijadikan pilot project di Kawasan Perkantoran Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan, Lengkong Wetan.
Melalui program tersebut, DCKTR mendorong seluruh pegawai untuk membiasakan diri melakukan pemilahan sampah dari ruang kerja, khususnya sampah organik, agar dapat dikelola secara mandiri di lingkungan perkantoran.
Petugas UPT Pemeliharaan DCKTR Tangsel, Jeni Faturahman, menjelaskan bahwa program biopori kantor dirancang sebagai solusi pengelolaan sampah organik secara langsung, sementara sampah non-organik tetap disalurkan ke Bank Sampah yang dikelola oleh Dharma Wanita Persatuan (DWP) DCKTR.
“Prinsipnya, kita ingin membantu mengurangi beban sampah dari hulunya. Kalau sampah bisa dikelola di kawasan perkantoran, kenapa tidak kita lakukan. Ini juga bagian dari upaya membangun kepedulian lingkungan bersama,” ujar Jeni saat ditemui, Rabu (7/1/2026).
Ia menjelaskan, biopori yang diterapkan di lingkungan kantor memiliki spesifikasi khusus. Lubang biopori dibuat dengan diameter sekitar 12 inci dan kedalaman 80 hingga 100 sentimeter, serta dilengkapi pipa yang menjulang sekitar 20 sentimeter di atas permukaan tanah. Desain ini bertujuan memudahkan perawatan karena biopori difokuskan untuk pengolahan sampah organik menjadi kompos.
“Biopori ini digunakan untuk mengolah sampah organik seperti sisa makanan. Nantinya mikroorganisme, belatung, dan cacing akan mengurai sampah tersebut hingga menjadi kompos. Selain mengurangi sampah, tanah di sekitarnya juga menjadi lebih gembur,” jelasnya.
Kompos yang dihasilkan kemudian dimanfaatkan kembali sebagai pupuk tanaman di lingkungan perkantoran, sehingga tercipta siklus pengelolaan sampah organik yang berkelanjutan.
Untuk mendukung perubahan perilaku pegawai, DCKTR juga menyiapkan sistem pemilahan sejak dari hulu. Setiap ruangan kerja dilengkapi ember tertutup khusus sampah organik. Sampah sisa makanan dipilah secara mandiri oleh pegawai dan diangkut petugas kebersihan setiap sore untuk dimasukkan ke dalam lubang biopori.
Pelaksanaan program ini turut melibatkan kolaborasi lintas perangkat daerah di kawasan Lengkong Wetan, di antaranya Dinas Perhubungan, Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (DSDABMBK), Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimta), serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud).
“Perubahan kebiasaan memang tidak mudah. Tapi ini harus dimulai dari hulu. Biopori tidak akan berjalan tanpa pemilahan sampah yang benar,” tambah Jeni.
Ke depan, DCKTR Tangsel menargetkan program biopori kantor dapat direplikasi di kawasan perkantoran lainnya, fasilitas umum, hingga gedung pendidikan dan kesehatan di wilayah Tangerang Selatan.
“Jika pilot project ini berhasil, akan kita kembangkan ke kawasan lain seperti Puspemkot, kawasan Setu, Celenggang, hingga gedung-gedung layanan publik. Target akhirnya tentu menuju zero waste di lingkungan perkantoran,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa biopori membutuhkan perawatan rutin, minimal satu kali dalam sepekan, agar proses penguraian berjalan optimal.
“Kalau sampahnya terurai dan volumenya menurun, berarti biopori bekerja dengan baik. Jadi ini bukan sekadar membuang sampah, tetapi ada proses dan perawatannya,” tutupnya.
Program Biopori Kantor DCKTR Tangsel diharapkan dapat menjadi contoh pengelolaan sampah berbasis institusi, sekaligus memperkuat peran aparatur pemerintah sebagai pelopor budaya pilah sampah dari sumbernya.
(*/Rif)
