publicindonesia.com | Festival budaya pada dasarnya merupakan kegiatan positif yang dapat mempererat hubungan sosial, memperkenalkan identitas daerah, serta membangun citra wilayah di hadapan publik. Namun dalam praktiknya, keberhasilan sebuah kegiatan di tengah masyarakat tidak hanya ditentukan oleh legalitas administratif, melainkan juga oleh kemampuan membangun legitimasi sosial.
Kasus Festival Budaya yang diselenggarakan oleh LBB di wilayah Rempoa menunjukkan adanya benturan antara pendekatan formal dan pendekatan kultural. Secara hukum, penggunaan lapangan yang dikelola oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Tangerang Selatan mungkin telah memenuhi prosedur. Akan tetapi, di tingkat sosial, sebagian tokoh lingkungan merasa tidak dilibatkan secara layak dalam proses komunikasi dan penghormatan sosial sebagai representasi warga lokal.
Di sinilah letak persoalannya: masyarakat akar rumput sering kali tidak hanya ingin “diberi tahu”, tetapi juga ingin dihargai keberadaannya. Ketua RW dan RT bukan sekadar struktur administratif lingkungan, melainkan simbol sosial yang menjaga hubungan antarwarga, stabilitas wilayah, dan keharmonisan komunitas. Ketika mereka merasa diabaikan, maka resistensi yang muncul sesungguhnya bukan semata-mata penolakan terhadap acara, tetapi reaksi terhadap cara pendekatan yang dianggap kurang beretika.
Di sisi lain, sikap sebagian Ketua RW dan RT yang tetap bersimpati kepada Lurah juga dapat dipahami. Kehadiran Walikota Tangerang Selatan menjadikan acara tersebut memiliki dimensi politik dan simbolik bagi pemerintah wilayah. Dalam konteks birokrasi lokal, kegagalan acara besar sering kali turut memengaruhi citra aparatur setempat. Karena itu, muncul dilema antara menjaga solidaritas internal paguyuban dan menjaga hubungan baik dengan pemerintah kelurahan.
Keputusan paguyuban untuk tidak menghadiri atau berpartisipasi dapat dibaca sebagai bentuk protes yang elegan dan relatif terukur. Paguyuban tidak melakukan penolakan terbuka, tidak menghalangi acara, dan tidak menciptakan konflik horizontal. Namun, sikap abstain tersebut tetap mengandung pesan politik dan sosial bahwa pengakuan terhadap warga lokal tidak boleh dianggap formalitas.
Peristiwa ini menjadi pelajaran penting bahwa, pendekatan etika atau budaya lokal sering kali lebih menentukan dibanding sekadar kekuatan izin administratif. Legalitas memang memberi hak untuk menyelenggarakan kegiatan, tetapi dukungan struktural kemasyarakatan menentukan apakah kegiatan itu diterima dengan hati terbuka oleh warga lokal atau sebaliknya.
(*/Red)
