publicindonesia.com | Jakarta, 17 November 2025 — Isu agraria kembali mencuat ke ruang publik setelah akademisi dan advokat M. Sunandar Yuwono, SH, MH—yang akrab disapa Bang Sunan—menyuarakan pentingnya meningkatkan kesadaran kolektif masyarakat terhadap persoalan pengelolaan tanah dan ruang hidup di Indonesia.
Menurut Bang Sunan, isu agraria selama ini dipandang sempit sebagai urusan sertifikat atau sengketa lahan, padahal sesungguhnya agraria menyangkut hajat hidup seluruh rakyat, dari ketersediaan pangan hingga keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial.
Ketika publik tidak peduli soal agraria, maka yang terjadi adalah ketimpangan, eksploitasi, dan hilangnya ruang hidup masyarakat. Padahal tanah adalah masa depan bangsa,*” ujar Bang Sunan dalam keterangannya.
Agraria: Isu Besar yang Selama Ini Dianggap Kecil
Bang Sunan menilai bahwa rendahnya kesadaran publik terjadi karena masyarakat belum melihat bahwa agraria adalah fondasi dari hampir seluruh aspek kehidupan.
Ia menegaskan bahwa:
Kedaulatan pangan tidak mungkin terwujud jika petani kehilangan lahan.
Lingkungan tidak mungkin pulih jika hutan hanya dipandang sebagai komoditas.
Keadilan sosial mustahil tercapai jika tanah dikuasai segelintir pihak.
“Isu agraria bukan isu pedesaan. Ini isu nasional yang menentukan arah masa depan negara,” tegasnya.
Ketimpangan Penguasaan Tanah dan Krisis Ruang Hidup
Indonesia masih menghadapi salah satu tingkat ketimpangan penguasaan tanah tertinggi di Asia. Banyak desa kehilangan ruang hidup akibat ekspansi industri, perkebunan, dan pertambangan. Sementara itu, konflik agraria meningkat hampir setiap tahun.
Menurut Bang Sunan, kondisi ini terjadi karena publik tidak menjadikan agraria sebagai tema perbincangan utama. Akibatnya, kebijakan yang lahir sering kali tidak berpihak pada rakyat kecil.
“Jika masyarakat tidak menyuarakan agraria, maka kebijakan akan terus dipengaruhi oleh kepentingan modal,” ujarnya.
Membangun Kesadaran Kolektif: Langkah Mendesak Bangsa
Bang Sunan menekankan bahwa isu agraria harus diangkat kembali sebagai kesadaran publik, bukan hanya urusan akademisi atau lembaga negara. Ia mengajak berbagai pihak untuk menjadikan agraria sebagai gerakan bersama.
Ia menawarkan tiga langkah strategis:
1. Edukasi Agraria kepada Masyarakat
Bang Sunan menyatakan pentingnya memberikan pemahaman yang mudah, dekat, dan relevan, mulai dari sekolah hingga komunitas akar rumput.
“Kesadaran lahir dari pengetahuan. Masyarakat harus mengerti bahwa tanah bukan sekadar aset, tetapi sumber kehidupan,” katanya.
2. Memperkuat Suara Publik dalam Kebijakan
Menurutnya, publik perlu terlibat aktif dalam mengawasi kebijakan tata ruang, izin usaha, reklamasi, dan alih fungsi lahan.
“Diam berarti menyerahkan ruang hidup kita pada kepentingan yang belum tentu adil,” tegas Bang Sunan.
3. Menghidupkan Nilai Kearifan Lokal
Bang Sunan juga menyerukan pentingnya kembali mempelajari budaya masyarakat adat dalam memperlakukan tanah secara beretika.
“Mereka memandang tanah sebagai titipan, bukan komoditas. Inilah etika yang harus dihidupkan kembali,” jelasnya.
Agraria sebagai Gerakan Peradaban
Dalam penutupnya, Bang Sunan menekankan bahwa agraria bukan lagi sekadar masalah regulasi, tetapi telah menjadi isu peradaban. Cara bangsa memperlakukan tanah menentukan kualitas moral dan arah masa depannya.
“Jika kita ingin Indonesia yang berdaulat, adil, dan lestari, maka kesadaran agraria harus menjadi kesadaran publik. Tanah adalah napas bangsa, dan kita wajib menjaganya.”
(*/Rif)
