publicindonesia.com | JAKARTA — Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Ahmad Muzani, mengonfirmasi telah menerima surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Surat tersebut diserahkan langsung oleh Gibran kepada pimpinan MPR RI di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Ahmad Muzani mengatakan, setelah menerima surat tersebut, pimpinan MPR akan segera menggelar rapat untuk membahas langkah tindak lanjut. Selanjutnya, MPR juga akan mengadakan rapat gabungan bersama pimpinan fraksi dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Menurut Muzani, Gibran secara langsung meminta agar permohonan pengunduran dirinya segera diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan konstitusi yang berlaku.
MPR Memiliki Waktu 60 Hari
Muzani menjelaskan, proses pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong telah diatur dalam konstitusi. MPR memiliki batas waktu paling lambat 60 hari untuk menyelenggarakan sidang guna memilih Wakil Presiden definitif pengganti Gibran.
“Menurut konstitusi, kita punya waktu selambat-lambatnya 60 hari sejak pengunduran diri tersebut untuk mendapatkan Wakil Presiden definitif pengganti,” ujar Ahmad Muzani.
Ia menambahkan, waktu tersebut akan dimanfaatkan MPR untuk mempersiapkan seluruh tahapan yang diperlukan dalam proses pergantian kepemimpinan nasional.
Muzani juga meminta doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia agar proses ketatanegaraan tersebut dapat berjalan dengan baik, tertib, dan sesuai mekanisme demokrasi.
“Kami mohon doa dan dukungan dari seluruh rakyat dan bangsa Indonesia agar proses demokratisasi ini bisa berjalan dengan baik dan peristiwa ini menjadi praktik ketatanegaraan baru bagi kita,” ungkapnya.
Dengan diterimanya surat pengunduran diri tersebut, MPR RI selanjutnya akan menjalankan tahapan konstitusional untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Proses ini menjadi perhatian publik karena menyangkut keberlangsungan pemerintahan serta mekanisme pergantian Wakil Presiden yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
(*/Red)
