publicindonesia.com | TANGERANG SELATAN – Krisis sampah di Kota Tangerang Selatan memuncak. Ratusan warga Serpong menggeruduk Gedung DPRD Tangsel, Kamis (18/12/2025), menuntut pertanggungjawaban Pemerintah Kota Tangerang Selatan dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) atas buruknya pengelolaan TPA Cipeucang yang dinilai sudah lama dibiarkan tanpa solusi nyata.
Aksi ini menjadi luapan kemarahan warga setelah bertahun-tahun hidup berdampingan dengan bau menyengat, tumpukan sampah, dan ancaman penyakit. Warga menilai Pemkot dan DLH gagal membaca krisis, bahkan terkesan reaktif dan saling lempar tanggung jawab saat kondisi darurat terjadi.
“Ini bukan kejadian mendadak. Overkapasitas TPA Cipeucang sudah diperingatkan sejak lama, tapi Pemkot dan DLH seolah menutup mata,” teriak salah satu orator di depan gedung DPRD.
Kebijakan Tambal Sulam, Sampah Terus Menumpuk
Warga mengkritik langkah Pemkot Tangsel yang dinilai hanya bersifat jangka pendek, seperti pengalihan sementara, penutupan sebagian TPA, hingga wacana kerja sama antardaerah, tanpa dibarengi sistem pengolahan sampah yang berkelanjutan.
Akibatnya, saat TPA Cipeucang terganggu operasionalnya, sampah langsung menggunung di pasar, jalan raya, dan permukiman padat penduduk. Kondisi ini memperlihatkan rapuhnya sistem persampahan Tangsel, yang sepenuhnya bergantung pada satu TPA yang sudah kelebihan beban.
DLH Dinilai Lemah dalam Perencanaan
Sorotan tajam juga diarahkan ke Dinas Lingkungan Hidup Tangsel. Warga menilai DLH gagal menjalankan fungsi perencanaan, pengawasan, dan edukasi pengurangan sampah dari sumbernya.
Program seperti TPS3R dan pemilahan sampah disebut hanya berjalan di atas kertas. “Kalau TPS3R benar-benar hidup, krisis seperti ini tidak akan terjadi,” ujar perwakilan warga dalam pernyataan sikapnya.
12 Tuntutan, Termasuk Tolak Perluasan TPA
Dalam aksinya, warga membawa kantong sampah dan replika keranda sebagai simbol matinya kualitas hidup akibat krisis lingkungan. Mereka menyampaikan 12 tuntutan, di antaranya:
- Reformasi total pengelolaan sampah Tangsel.
- Perbaikan TPA Cipeucang sesuai standar fasilitas pemrosesan akhir.
- Pengaktifan nyata TPS3R di seluruh wilayah.
- Pembentukan Satgas Persampahan independen.
- Penyediaan air bersih dan fasilitas kesehatan bagi warga terdampak.
- Penolakan tegas perluasan lahan TPA Cipeucang.
DPRD Diminta Jangan Sekadar Menjadi Penonton
Warga mendesak DPRD Tangsel tidak berhenti pada audiensi dan rapat, melainkan menjalankan fungsi pengawasan secara serius terhadap kinerja Pemkot dan DLH.
“Kalau DPRD hanya mendengar tanpa menekan eksekutif, maka DPRD ikut bertanggung jawab atas krisis ini,” tegas salah satu koordinator aksi.
Warga Ancam Aksi Lanjutan
Meski aksi diakhiri dengan audiensi bersama DPRD, warga menegaskan akan terus mengawal dan menggelar aksi lanjutan jika Pemkot dan DLH tidak segera menunjukkan langkah konkret dan terukur.
Aksi warga Serpong menjadi peringatan keras bahwa persoalan sampah di Tangsel bukan lagi sekadar isu teknis, melainkan kegagalan tata kelola lingkungan yang berdampak langsung pada kesehatan dan martabat warga.
(*/Rif)
