publicindonesia.com | Tangerang Selatan — Persoalan banjir di kawasan Serpong kembali menjadi sorotan. Pemerintah Kota Tangerang Selatan menyoroti dugaan dampak pembangunan perumahan baru terhadap meningkatnya genangan di sejumlah wilayah, seperti Serpong Lagoon dan Puri Serpong.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, banjir diduga dipicu oleh aktivitas pembangunan proyek perumahan baru, salah satunya yang dikenal sebagai Kondri Serpong serta proyek Greenwood Country Serpong. Namun hingga kini, pihak pengembang yang dipanggil oleh pemerintah belum memenuhi undangan klarifikasi.
“Kemarin sudah dipanggil, tapi belum datang. Saya minta minggu ini pihak kewilayahan menginventarisir seluruh persoalan banjir di sana agar kita bisa langsung bicara teknis dengan pengembang,” ujar sumber dari pihak pemerintah.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Pilar Saga Ichsan, turut angkat bicara terkait proyek Greenwood Country Serpong yang saat ini masih dalam proses pembangunan.
Menurutnya, pemerintah tidak akan gegabah mengambil langkah penyegelan, namun akan fokus pada evaluasi menyeluruh terhadap perizinan dan kewajiban pengembang.
“Bukan sekadar disegel, tapi bagaimana evaluasi perizinan mereka. Kalau langsung disegel, itu juga berdampak ke masyarakat yang sudah tinggal di sana. Jadi yang utama adalah evaluasi izin PBG dan kewajiban pengembang,” tegas Pilar.
Ia menambahkan, jika terbukti ada pelanggaran atau kewajiban yang belum dipenuhi, maka pemerintah dapat menunda bahkan tidak menerbitkan izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) hingga pengembang menyelesaikan tanggung jawabnya.
Lebih lanjut, dugaan pelanggaran yang mencuat adalah perubahan fungsi saluran air. Seharusnya, area tersebut menjadi jalur drainase terbuka, namun justru ditutup dan dialihfungsikan menjadi jalan maupun taman.
“Saluran air yang seharusnya terbuka malah ditutup jadi jalan atau taman. Itu menyalahi aturan. Pengembang harus mencari solusi alternatif agar tidak menyebabkan banjir di wilayah tersebut,” jelasnya.
Pemerintah Kota Tangerang Selatan memastikan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek-proyek pembangunan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan, khususnya banjir.
Warga berharap langkah tegas dan cepat dari pemerintah dapat segera mengatasi persoalan ini, mengingat banjir yang terjadi sudah cukup meresahkan dan berulang di kawasan tersebut.
(*/Rif)
