publicindonesia.com | JAKARTA – Prof. Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa proses pengajuan calon pengganti wakil presiden harus mengikuti mekanisme politik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam keterangan persnya di Jakarta, Kamis (12/11/2026), Yusril menjelaskan bahwa mekanisme pengajuan calon tersebut telah diatur dalam konstitusi, Undang-Undang MD3, serta ketentuan perundang-undangan terkait pemilihan presiden dan wakil presiden.
Menurutnya, calon yang diajukan berasal dari partai politik yang sebelumnya tergabung dalam koalisi pencalonan pasangan presiden dan wakil presiden. Hal tersebut, kata dia, juga telah diatur dalam Undang-Undang MD3.
“Jadi calon itu memang dari partai yang dulu berkoalisi mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden. Itu ada disebutkan dalam Undang-Undang MD3,” ujar Yusril.
Ia menegaskan, proses tersebut merupakan bagian dari mekanisme politik yang tidak dapat dihindari, mengingat partai-partai politik memiliki peran melalui perwakilannya di DPR.
Yusril juga menjelaskan bahwa dalam mekanisme pengisian jabatan tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak memiliki peran langsung karena proses pemilihan akan dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Lebih lanjut, ia menyebut Presiden memiliki kewenangan untuk mengajukan dua nama calon kepada MPR. Terkait siapa yang akan diusulkan, sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden.
“Presiden punya kewenangan penuh untuk mengajukan siapa dua calon yang akan diajukan ke MPR. Proses apa yang akan ditempuh oleh Presiden itu sepenuhnya kewenangan beliau,” jelasnya.
Menurut Yusril, Presiden dapat melakukan konsultasi dengan berbagai pihak, termasuk partai-partai politik yang tergabung dalam koalisi pendukung pemerintah. Bahkan, Presiden juga dapat menentukan sendiri mekanisme konsultasi yang akan ditempuh.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa pembahasan bersama partai-partai koalisi memang menjadi bagian dari ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang MD3.
Yusril menilai Presiden tentu memahami aturan tersebut. Hal itu pula yang menjadi alasan Presiden menyinggung rencana pertemuan dengan partai-partai koalisi.
Ia menambahkan, proses pengajuan calon tidak memerlukan pembentukan mekanisme di luar ketentuan yang sudah ada. Seluruh tahapan harus berjalan berdasarkan konstitusi, undang-undang, serta tata tertib MPR.
Dengan demikian, proses pengisian jabatan wakil presiden harus mengedepankan mekanisme konstitusional sekaligus melibatkan proses politik sesuai aturan yang berlaku.
(“/Red)
