Dr. (c) M. Sunandar Yuwono, SH., MH., yang akrab disapa Bang Sunan,
publicindonesia.com | Jakarta – Praktisi hukum sekaligus pengamat hukum agraria dan publik, menekankan pentingnya sinergi antara reforma agraria dan pengembangan bioetanol sebagai bagian dari strategi swasembada energi dan pangan di Indonesia.
Dalam pandangannya, upaya Indonesia menuju ketahanan energi dan pangan tidak bisa lepas dari pengelolaan lahan yang efisien dan berkelanjutan. Reforma agraria bukan sekadar pembagian lahan, tetapi juga pengoptimalan fungsi lahan untuk kepentingan nasional. Jika kita mengintegrasikan program reforma agraria dengan pemanfaatan lahan untuk bioetanol, kita dapat menciptakan sinergi yang menguntungkan bagi sektor energi, pangan, dan lingkungan, ujar Bang Sunan.
Bang Sunan menyoroti bioetanol sebagai sumber energi terbarukan yang memiliki potensi besar untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Ia menekankan bahwa pemanfaatan tanaman seperti tebu, singkong, dan jagung untuk bioetanol dapat berjalan seiring dengan program redistribusi lahan, sehingga petani mendapatkan akses lahan yang produktif sekaligus mendukung ekonomi hijau.
Dalam visi ekonomi hijau yang digagas Prabowo, energi terbarukan dan ketahanan pangan harus berjalan beriringan. Ini bukan hanya soal energi, tetapi juga soal keadilan sosial dan pemberdayaan petani, tambahnya.
Selain itu, Bang Sunan menekankan pentingnya regulasi dan kebijakan publik yang mendukung sinergi ini. Ia menilai bahwa koordinasi antar-institusi, insentif bagi petani dan pelaku industri bioetanol, serta pengawasan pemanfaatan lahan menjadi kunci sukses implementasi.
Praktisi hukum ini juga mengingatkan bahwa tanpa pengawasan hukum yang kuat, pemanfaatan lahan untuk bioetanol bisa menimbulkan konflik agraria. Oleh karena itu, aspek hukum harus menjadi fondasi bagi strategi energi terbarukan dan reforma agraria.
Dengan pendekatan ini, menurut Bang Sunan, Indonesia berpotensi mencapai swasembada energi berbasis bioetanol sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional, mengurangi impor bahan bakar, serta mendorong ekonomi hijau yang berkelanjutan.
(*/Rif)
