publicindonesia.com | Tangerang Selatan — Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Tangerang Selatan terus mendalami Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025 Pemerintah Kota. Dalam rapat yang telah berlangsung dua kali, sejumlah isu krusial mulai disorot, mulai dari persoalan banjir, pengelolaan sampah, hingga serapan anggaran di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Wakil Ketua Pansus LKPJ 2025, Mustofa, menyampaikan bahwa pembahasan LKPJ mencakup seluruh kinerja pemerintah daerah selama tahun 2025. Mulai dari capaian program, kesesuaian dengan visi-misi RPJMD, hingga efektivitas pelaksanaan kegiatan di tiap OPD.
“Semua kita dalami. Ini bukan hanya soal angka, tapi juga kinerja. Bagaimana capaian program, serapan anggaran, hingga kendala di lapangan,” ujarnya.
Banjir dan Sampah Jadi Sorotan Utama
Dalam pembahasan sementara, persoalan banjir dan sampah menjadi perhatian utama. Pansus mencatat terdapat sekitar 37 hingga 38 titik banjir yang menjadi fokus evaluasi.
“Kita telusuri satu per satu. Mana yang sudah tertangani, mana yang belum, bahkan apakah ada titik banjir baru. Jangan sampai yang lama selesai, muncul lagi titik baru,” jelas Mustofa.
Selain itu, pengelolaan sampah juga menjadi perhatian serius. Pansus menilai perlu adanya solusi konkret dan berkelanjutan, termasuk efektivitas kebijakan yang sudah berjalan saat ini.
Salah satu yang disorot adalah rencana pengoperasian kembali fasilitas di Cipecang. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) disebut berencana memanfaatkan lokasi tersebut sebagai tempat transit sampah dalam beberapa pekan ke depan.
“Ini jadi perhatian kami. Jangan sampai masalah sampah terus berulang tanpa solusi jangka panjang,” tambahnya.
Serapan Anggaran Dinilai Cukup Baik
Terkait serapan anggaran tahun 2025, Pansus menilai secara umum sudah cukup baik. Namun, masih terdapat beberapa program yang belum terlaksana secara maksimal.
Salah satu penyebabnya adalah kekosongan jabatan di sejumlah OPD, baik di level kepala dinas maupun jabatan strategis lainnya.
“Ini jadi catatan penting. Bukan hanya dilihat tidak terserap, tapi juga harus dijelaskan kenapa dan apa kendalanya. Supaya ke depan tidak terulang,” tegas Mustofa.
Meski begitu, sebagian besar anggaran disebut telah terserap, sehingga potensi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tidak terlalu besar.
Pendalaman Masih Berlanjut
Pansus DPRD memastikan pembahasan LKPJ 2025 masih akan terus berlanjut dalam beberapa rapat ke depan. Pendalaman akan mencakup seluruh aspek, termasuk pendapatan daerah, belanja, hingga efektivitas program di masing-masing OPD.
“Kita masih berproses. Pekan depan masih ada rapat lanjutan untuk pendalaman. Semua akan kita lihat secara menyeluruh,” pungkas Mustofa.
Dengan berbagai sorotan tersebut, DPRD berharap evaluasi LKPJ 2025 dapat menjadi bahan perbaikan nyata bagi kinerja Pemerintah Kota Tangerang Selatan ke depan, khususnya dalam menangani persoalan mendasar seperti banjir dan sampah yang langsung dirasakan masyarakat.
(*/Rif)
