publicindonesia.com | Ciputat Timur, 21 November 2025 — Proyek pembangunan lapangan mini soccer di kawasan Perumahan Nuri, Pondok Ranji, Ciputat Timur, kembali menjadi sorotan setelah warga memutus aliran listrik dan air yang digunakan sebagai penunjang pekerjaan. Fasilitas umum (fasos fasum) yang sedang dibangun oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangerang Selatan melalui anggaran tahun 2025 itu mendapat penolakan warga karena ketidakjelasan pengelolaan.
Sejak awal, warga Perumahan Nuri mengizinkan penggunaan listrik dan air secara cuma-cuma karena ada rencana pelibatan warga dalam operasional dan pengelolaan lapangan mini soccer tersebut. Namun belakangan, warga merasa kecewa setelah mengetahui bahwa pengelolaan sepenuhnya berada di tangan Kecamatan Ciputat Timur, bukan dikelola bersama warga sebagaimana sempat dijanjikan.
“Kami awalnya mendukung karena akan dilibatkan dalam pengelolaan. Tapi setelah tahu semua diambil alih kecamatan, akhirnya warga sepakat memutus listrik dan air,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
Situasi ini membuat pekerjaan proyek tersendat. Untuk tetap melanjutkan pembangunan, pihak mandor terpaksa meminta izin penggunaan listrik dan air dari gedung Kecamatan Ciputat Timur.
DPRD Tangsel Angkat Bicara
Terkait polemik ini, Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan dari Fraksi PDIP, Daerah Pemilihan Ciputat Timur, H. Amar SE turut memberikan tanggapan. Ia menilai masalah pemutusan listrik dan air seharusnya tidak perlu terjadi apabila perencanaan sejak awal dibuat dengan baik.
“Kenapa harus terjadi masalah aliran listrik dan air? Harusnya dari awal pembangunan sudah dilakukan pemasangan listrik dan air mandiri, karena anggarannya cukup besar,” tegas H. Amar SE.
Ia menambahkan bahwa setiap proyek pemerintah seharusnya memperhitungkan kebutuhan dasar operasional agar tidak bergantung pada fasilitas warga, sehingga tidak menimbulkan ketegangan dan kesalahpahaman di kemudian hari.
Hingga kini, pihak DLH maupun Kecamatan Ciputat Timur belum memberikan pernyataan resmi. Warga berharap adanya kejelasan pengelolaan serta komunikasi yang lebih terbuka dari pemerintah agar proyek dapat terus berjalan tanpa menimbulkan konflik.
(*/Rif)
