publicindonesia.com | SERANG – Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Banten dari sektor pajak hingga Semester I Tahun 2026 masih berada di bawah target yang telah ditetapkan. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten mencatat penerimaan pajak baru mencapai Rp2,598 triliun atau 38,12 persen dari target APBD 2026 sebesar Rp6,8 triliun.
Sekretaris Bapenda Provinsi Banten, Akhmad Tamrin, mengatakan rendahnya capaian penerimaan pajak diduga dipengaruhi oleh menurunnya tingkat kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Selain itu, pihaknya juga menyoroti adanya ajakan kepada masyarakat untuk tidak membayar pajak.
Menurut Tamrin, masyarakat tidak seharusnya terpengaruh oleh ajakan tersebut karena pajak merupakan sumber utama pembiayaan pembangunan di Provinsi Banten.
“Kalau ada ajakan jangan membayar pajak, jangan. Ini pajak untuk masyarakat, bukan untuk siapa-siapa. Pajak yang dibayarkan masuk ke daerah dan digunakan untuk pembangunan sekolah, jalan, hingga bantuan sosial,” ujar Akhmad Tamrin.
Ia menegaskan, berbagai program pembangunan daerah sangat bergantung pada penerimaan pajak, khususnya dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang selama ini menjadi penyumbang terbesar PAD Banten.
Bapenda Banten Tingkatkan Edukasi Kepatuhan Pajak
Memasuki Semester II Tahun 2026, Bapenda Provinsi Banten terus menggencarkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak.
Berbagai kegiatan seperti podcast, seminar daring, hingga forum diskusi dimanfaatkan untuk memberikan pemahaman bahwa pajak yang dibayarkan masyarakat akan kembali dalam bentuk pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, hingga bantuan sosial.
Bapenda juga berharap media massa dapat berperan aktif membantu menyebarluaskan edukasi kepada masyarakat agar kesadaran membayar pajak terus meningkat.
Kinerja Triwulan II Meningkat, Namun Belum Menutup Kekurangan Awal Tahun
Meski capaian semester pertama masih rendah, Bapenda mencatat tren positif pada Triwulan II Tahun 2026.
Realisasi penerimaan pajak periode April hingga Juni berhasil mencapai 102,97 persen dari target triwulan. Namun capaian tersebut belum mampu menutupi kekurangan pada Triwulan I yang hanya mencapai sekitar 88 persen.
Berdasarkan evaluasi Bapenda, perlambatan penerimaan pajak terjadi pada Januari hingga Maret. Sementara pada April, Mei, dan Juni, realisasi justru melampaui target yang telah ditetapkan.
Pajak Kendaraan Bermotor Masih Menjadi Andalan PAD Banten
Dari seluruh jenis pajak daerah yang dikelola Bapenda Provinsi Banten, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) masih menjadi kontributor terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah.
Pada Tahun 2026, target penerimaan PKB ditetapkan sebesar Rp2,39 triliun. Hingga 30 Juni 2026, realisasi PKB mencapai Rp940,868 miliar atau 39,22 persen dari target tahunan.
Menurut Bapenda, secara historis penerimaan PKB pada semester pertama memang belum pernah mencapai 50 persen dari target tahunan sehingga optimalisasi penerimaan pada semester kedua menjadi sangat penting.
Bapenda Optimistis Kejar Target Hingga Akhir Tahun
Dengan sisa waktu enam bulan hingga akhir Tahun Anggaran 2026, Bapenda Provinsi Banten masih harus mengejar sekitar Rp4,2 triliun agar target PAD sektor pajak sebesar Rp6,8 triliun dapat tercapai.
Pemerintah Provinsi Banten mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan membayar pajak tepat waktu. Pajak yang dibayarkan masyarakat menjadi fondasi utama pembangunan daerah, mulai dari pembangunan jalan, sekolah, fasilitas kesehatan, hingga berbagai program kesejahteraan yang langsung dirasakan oleh warga Banten.
(*/Red)
