Bogor, publicindonesia.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak akan digunakan untuk menutupi utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh. Ia menilai, tanggung jawab pembayaran utang tersebut sepenuhnya berada di bawah pengelolaan Danantara, bukan lagi di Kementerian Keuangan.
“Yang jelas saya sekarang belum dihubungi. Kalau di bawah Danantara, mereka kan sudah punya manajemen sendiri, punya dividen sendiri yang rata-rata bisa mencapai Rp80 triliun lebih. Harusnya mereka sudah di situ, jangan di kita lagi (Kemenkeu),” ujar Purbaya dalam Media Gathering Kemenkeu di Bogor, Jawa Barat, Minggu (12/10/2025).
Menkeu menambahkan, sejak Maret 2025, pemerintah memang tidak lagi menerima setoran dividen dari BUMN karena seluruhnya telah dialihkan ke Danantara. Dengan demikian, entitas tersebut kini menjadi pengelola penuh atas aset dan kewajiban yang berasal dari portofolio investasi negara di BUMN strategis.
Sementara itu, PT Kereta Api Indonesia (KAI) saat ini masih menanggung beban utang sebesar Rp6,9 triliun dari China Development Bank (CDB) untuk menutup pembengkakan biaya proyek Whoosh.
Proyek Whoosh sendiri diketahui menelan biaya total sebesar USD 7,27 miliar atau sekitar Rp120 triliun (kurs Rp16.570 per dolar AS), termasuk pembengkakan (cost overrun) sebesar USD 1,2 miliar atau sekitar Rp19,8 triliun.
Dengan sikap tegas Kementerian Keuangan ini, pemerintah berupaya memastikan agar tanggung jawab keuangan proyek strategis nasional tersebut tetap berada pada koridor korporasi, tanpa membebani keuangan negara.
(*/Rif)
