publicindonesia.com | JAKARTA — Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) memiliki peran penting dalam membantu menjaga ketenteraman dan ketertiban umum di lingkungan masyarakat. Keberadaan anggota Satlinmas di tingkat desa dan kelurahan menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat, mulai dari pengamanan kegiatan warga hingga membantu penanganan bencana dan kebakaran.
Meski kerap terlihat dalam berbagai kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan, tugas, kewenangan, serta hak anggota Satlinmas belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat.
Padahal, Satlinmas memiliki dasar hukum yang mengatur penyelenggaraan, tugas, struktur organisasi, hingga hak anggotanya.
Ketentuan tersebut salah satunya tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat.
Berdasarkan peraturan tersebut, Satlinmas di tingkat desa dan kelurahan membantu pemerintah setempat dalam menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sesuai kewenangannya.
Satlinmas Bukan Sekadar Petugas Pengamanan Kegiatan
Selama ini, anggota Satlinmas sering dijumpai ketika membantu pengamanan acara keagamaan, kegiatan sosial, perayaan hari besar, maupun kegiatan pemerintahan.
Namun, peran Satlinmas tidak terbatas pada kegiatan seremonial.
Pasal 27 Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 mengatur sejumlah tugas Satlinmas desa dan kelurahan, antara lain membantu menjaga ketenteraman dan ketertiban umum, membantu pengamanan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, serta membantu penanggulangan dan pencegahan bencana maupun kebakaran.
Selain itu, Satlinmas juga bertugas membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan, kegiatan sosial kemasyarakatan, upaya pertahanan negara, serta pengamanan objek vital sesuai ketentuan yang berlaku.
Dengan berbagai tugas tersebut, Satlinmas menjadi salah satu unsur pendukung perlindungan masyarakat di tingkat paling dekat dengan warga.
Peran tersebut membutuhkan kesiapan anggota, pembinaan yang berkelanjutan, serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai.
Bagaimana Struktur Organisasi Satlinmas?
Pembentukan Satlinmas diatur dalam Permendagri Nomor 26 Tahun 2020.
Pada tingkat desa dan kelurahan, struktur organisasi Satlinmas terdiri atas kepala Satlinmas, kepala pelaksana, komandan regu, dan anggota.
Kepala Satlinmas dijabat oleh kepala desa atau lurah. Sementara itu, kepala pelaksana dijabat oleh kepala seksi yang membidangi ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat atau pejabat lain sesuai ketentuan yang berlaku.
Anggota Satlinmas direkrut dari masyarakat yang memenuhi persyaratan melalui mekanisme yang ditentukan dalam peraturan.
Pembentukan dan pengorganisasian Satlinmas diperlukan agar pelaksanaan tugas di lapangan dapat berjalan terarah, terkoordinasi, dan sesuai kewenangan.
Apa Saja Hak Anggota Satlinmas?
Selain memiliki kewajiban menjalankan tugas, anggota Satlinmas juga mempunyai hak yang diatur dalam Pasal 28 Permendagri Nomor 26 Tahun 2020.
Hak tersebut meliputi:
- Mendapatkan kesempatan mengikuti peningkatan kapasitas perlindungan masyarakat.
- Mendapatkan kartu tanda anggota Satlinmas.
- Mendapatkan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas operasional.
- Mendapatkan piagam penghargaan atas masa pengabdian selama 10 dan 20 tahun dari bupati atau wali kota, serta 30 tahun dari gubernur.
- Mendapatkan biaya operasional untuk menunjang pelaksanaan tugas.
Adapun pemenuhan hak tersebut dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan daerah dan/atau keuangan desa atau kelurahan serta ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 30.
Ketentuan ini menjadi dasar penting bagi pemerintah daerah dan pemerintah desa atau kelurahan untuk memperhatikan dukungan operasional bagi anggota Satlinmas.
Apakah Anggota Satlinmas Mendapatkan Gaji atau Insentif?
Persoalan honorarium dan kesejahteraan anggota Satlinmas menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian.
Perlu dipahami bahwa anggota Satlinmas tidak otomatis berstatus sebagai aparatur sipil negara (ASN) dan tidak serta-merta memiliki skema gaji bulanan seperti pegawai pemerintah.
Besaran insentif, honorarium, uang transportasi, maupun bentuk dukungan lainnya dapat berbeda antardaerah, bergantung pada kebijakan, kemampuan anggaran, dan ketentuan yang berlaku.
Sebagai contoh, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Pemerintah Kabupaten Semarang pernah memberitakan pemberian dana insentif kepada 7.321 anggota Satlinmas. Pada Juni 2025, insentif yang dilaporkan sebesar Rp500.000 per anggota per tahun.
Contoh tersebut menunjukkan bahwa dukungan terhadap anggota Satlinmas dapat diberikan melalui kebijakan pemerintah daerah, tetapi nominal dan mekanismenya tidak dapat disamaratakan untuk seluruh wilayah Indonesia.
Informasi tersebut dapat dibaca melalui situs resmi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Karena itu, untuk mengetahui besaran insentif anggota Satlinmas di suatu daerah, diperlukan pemeriksaan terhadap kebijakan pemerintah daerah dan dokumen anggaran yang bersangkutan.
Satlinmas Harus Mendapat Pembinaan dan Perlengkapan yang Memadai
Dalam menjalankan tugas di lapangan, anggota Satlinmas dapat menghadapi berbagai situasi, mulai dari membantu mengatur kegiatan masyarakat hingga mendukung penanganan keadaan darurat.
Oleh sebab itu, pembinaan dan peningkatan kapasitas menjadi aspek penting dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
Dukungan tersebut dapat mencakup pelatihan, penyediaan seragam dan perlengkapan, sarana komunikasi, serta kebutuhan operasional lain yang sesuai dengan tugas dan kondisi wilayah.
Permendagri Nomor 11 Tahun 2023 juga mengatur sarana dan prasarana bagi Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat dan Satlinmas.
Ketersediaan perlengkapan yang sesuai diharapkan membantu anggota menjalankan tugas dengan lebih tertib, aman, dan efektif.
Di sisi lain, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa pengadaan dan penggunaan sarana maupun prasarana dilaksanakan secara transparan, tepat sasaran, serta sesuai ketentuan yang berlaku.
Apa Batas Kewenangan Satlinmas?
Walaupun membantu menjaga ketertiban masyarakat, Satlinmas tidak memiliki kewenangan yang sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Anggota Satlinmas bukan aparat kepolisian dan tidak memiliki kewenangan penegakan hukum atau penangkapan sebagaimana dimiliki Polri berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Apabila menemukan dugaan tindak pidana, seperti pencurian kendaraan bermotor, anggota Satlinmas dapat membantu menjaga situasi, melindungi masyarakat dari risiko yang muncul, dan segera berkoordinasi dengan kepolisian.
Langkah tersebut penting agar penanganan kejadian tetap sesuai prosedur serta mencegah terjadinya tindakan main hakim sendiri.
Koordinasi dengan Satpol PP, kepolisian, TNI, dan instansi terkait juga diperlukan sesuai karakteristik permasalahan yang dihadapi.
Perhatian Pemerintah terhadap Satlinmas Perlu Terus Ditingkatkan
Keberadaan Satlinmas merupakan bagian dari upaya membangun perlindungan masyarakat yang melibatkan pemerintah dan warga.
Karena itu, perhatian terhadap Satlinmas semestinya tidak hanya muncul ketika berlangsung kegiatan besar, pemilihan umum, atau terjadi bencana.
Pembinaan rutin, kejelasan penugasan, ketersediaan perlengkapan, dan dukungan biaya operasional merupakan sejumlah aspek yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan Satlinmas.
Pemerintah daerah juga dapat melakukan evaluasi terhadap keaktifan anggota, kebutuhan personel, serta kesiapan Satlinmas di setiap wilayah.
Evaluasi tersebut penting agar pembinaan dan penggunaan anggaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan nyata di lapangan.
Bagi masyarakat, memahami tugas dan batas kewenangan Satlinmas juga menjadi bagian penting dalam membangun kerja sama menjaga ketertiban lingkungan.
Dengan dukungan yang sesuai dan koordinasi yang baik, Satlinmas diharapkan dapat menjalankan perannya secara optimal dalam membantu melindungi masyarakat.
Dasar hukum dan referensi:
- Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat.
- Permendagri Nomor 11 Tahun 2023 tentang Sarana dan Prasarana bagi Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat dan Satuan Perlindungan Masyarakat.
(Red)
