publicindonesia.com | TANGSEL – Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Salah satu langkah konkret dilakukan dengan menggelar Sosialisasi Mitigasi dan Tata Kelola Antikorupsi dengan menghadirkan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri.
Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Blandongan, Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Selatan (Puspemkot Tangsel), Selasa (03/02/2026), dan diikuti oleh seluruh perangkat daerah hingga lurah se-Kota Tangerang Selatan.
Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie secara langsung membuka kegiatan sosialisasi tersebut. Ia menegaskan, kegiatan ini menjadi bagian penting dalam rangka persiapan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 agar berjalan sesuai aturan dan terhindar dari praktik korupsi.
“Kita mengundang Kortas Tipikor Polri untuk memberikan sosialisasi kepada perangkat daerah sampai ke lurah se-Tangerang Selatan, sebagai upaya mitigasi risiko dan penguatan tata kelola antikorupsi dalam pelaksanaan APBD 2026,” ujar Benyamin.
Menurutnya, pemahaman yang komprehensif terkait pencegahan tindak pidana korupsi sangat dibutuhkan oleh seluruh aparatur pemerintah, terutama dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program pembangunan daerah.
Melalui sosialisasi ini, diharapkan seluruh jajaran Pemkot Tangsel mampu menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan hukum, sekaligus meminimalisir potensi penyimpangan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan anggaran.
Kehadiran Kortas Tipikor Polri dinilai memberikan penguatan strategis, sekaligus menjadi pengingat bagi aparatur pemerintah agar senantiasa bekerja profesional dan berintegritas dalam melayani masyarakat.
Pemkot Tangsel pun menegaskan komitmennya untuk terus berkolaborasi dengan aparat penegak hukum guna mewujudkan pemerintahan yang bersih, bebas korupsi, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
(*/Rif)
