Serang, publicindonesia com – Gubernur Banten Andra Soni menegaskan bahwa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025 diarahkan untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan.
Hal itu disampaikan Andra Soni dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten dengan agenda Jawaban Gubernur Terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD 2025. Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Banten, Yudi Budi Wibowo.
“Terima kasih atas masukan, kritik, dan dukungan fraksi terhadap raperda tersebut. Hal ini kami pahami sebagai upaya positif dalam penyempurnaan, dengan dilandasi semangat kebersamaan guna mewujudkan keterpaduan perencanaan sekaligus mempertajam prioritas kegiatan pembangunan daerah,” ujar Andra Soni.
Anggaran Berorientasi Keadilan Spasial
Menurut Andra Soni, alokasi anggaran akan berorientasi pada prinsip keadilan spasial dengan memperhatikan kebutuhan spesifik tiap wilayah, sehingga mampu mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah di Provinsi Banten.
“Perubahan APBD ini diharapkan menjadi instrumen strategis untuk mempercepat pencapaian visi Banten yang maju, adil merata, dan bebas dari praktik korupsi,” tegasnya.
Fokus Pembangunan Daerah
Gubernur menjelaskan bahwa fokus pembangunan dalam perubahan APBD 2025 antara lain:
- Penguatan sektor pendidikan dan kesehatan.
- Penurunan angka stunting.
- Pengendalian inflasi.
- Pemberdayaan UMKM dan industri kerajinan lokal.
- Penguatan transparansi keuangan daerah melalui sistem digital serta pelibatan masyarakat.
Selain itu, Andra Soni juga menekankan penguatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), khususnya Bank Banten dan Jamkrida, agar kontribusinya terhadap pendapatan daerah lebih optimal.
Pemerataan Pembangunan di Lebak dan Pandeglang
Pemerintah Provinsi Banten juga memberi perhatian lebih pada wilayah Lebak dan Pandeglang. Peningkatan konektivitas desa melalui program Bangun Jalan Desa Sejahtera atau “Bang Andra” akan menjadi salah satu fokus dalam mendukung pemerataan pembangunan.
“Setiap rupiah anggaran harus diarahkan pada program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Dengan langkah konsisten dan dukungan semua pihak, Perubahan APBD 2025 diharapkan benar-benar memperkuat fondasi pembangunan Banten sekaligus berkontribusi pada pencapaian Indonesia Emas 2045,” pungkas Andra Soni.
ET***
