publicindonesia.com | Tangerang Selatan – Menjadi pedagang UMKM di sebuah bazar atau kegiatan pameran produk ternyata tidak selalu mudah dan murah. Di balik ramainya pengunjung dan semangat promosi produk lokal, para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kerap menghadapi tantangan biaya sewa lapak yang cukup tinggi.
Baik pada bazar yang digelar dalam acara warga maupun kegiatan di lingkungan pemerintahan, biaya untuk membuka lapak dagangan dinilai masih menjadi beban tersendiri bagi sebagian pelaku usaha kecil.
Berdasarkan keterangan sejumlah pelaku UMKM, biaya gelaran atau sewa tempat berdagang untuk satu hari dapat mencapai Rp500 ribu hingga Rp1 juta, bahkan bisa lebih tinggi tergantung lokasi, fasilitas, serta penyelenggara acara.
Kondisi tersebut dinilai bertolak belakang dengan semangat pemerintah yang saat ini tengah gencar mendorong pemasaran dan penguatan produk UMKM sebagai salah satu penggerak ekonomi masyarakat.
Syarifudin atau yang akrab disapa Bang Entong, Ketua DPD Asosiasi Pedagang Pemula Sukses Indonesia (ASOPPSI) Banten, menyampaikan bahwa biaya bazar yang tinggi perlu menjadi perhatian serius pemerintah dan penyelenggara kegiatan. Menurutnya, bazar seharusnya menjadi wadah promosi dan pemberdayaan ekonomi rakyat, bukan justru menambah beban para pedagang kecil.
“UMKM adalah tulang punggung ekonomi masyarakat. Jika biaya untuk ikut bazar terlalu mahal, maka banyak pedagang pemula yang akhirnya kesulitan berkembang bahkan enggan mengikuti kegiatan promosi,” ujar Bang Entong.
Ia menilai bazar idealnya mampu membuka peluang pasar baru bagi pelaku usaha kecil, terutama pedagang pemula yang sedang membangun jaringan pelanggan dan memperkenalkan produknya kepada masyarakat luas.
Selain biaya lapak, para pedagang juga harus mengeluarkan dana tambahan untuk transportasi, dekorasi stand, tenaga penjaga, hingga kebutuhan produksi barang dagangan. Tidak sedikit pedagang yang mengaku harus menghitung secara ketat agar tetap memperoleh keuntungan setelah mengikuti bazar.
Bang Entong menambahkan, pemerintah perlu hadir melalui kebijakan yang berpihak kepada UMKM, seperti subsidi stand bazar, penyediaan lokasi promosi yang terjangkau, serta pengawasan terhadap tarif sewa lapak agar tidak memberatkan.
“Program penguatan UMKM jangan hanya sebatas slogan. Harus ada langkah nyata agar para pelaku usaha kecil benar-benar mendapatkan kesempatan berkembang,” tegasnya.
Karena itu, pemerintah diminta turun tangan mencari solusi agar kegiatan bazar benar-benar menjadi sarana pengembangan ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan UMKM.
Dengan adanya kebijakan yang lebih berpihak, para pelaku UMKM berharap dapat berkembang lebih luas, meningkatkan daya saing produk lokal, serta memperkuat perekonomian daerah melalui bazar yang sehat, produktif, dan terjangkau.
(*/Rif)
