Pernyataan tersebut disampaikan AHY dalam konferensi pers di Auditorium Yudhoyono, Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Jumat (13/11/2026).
Dalam keterangannya di hadapan awak media, AHY menyampaikan bahwa sikap Partai Demokrat didasarkan pada ketentuan konstitusi dan mekanisme ketatanegaraan yang berlaku di Indonesia.
AHY menjelaskan, Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 mengatur bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden.
“Partai Demokrat tidak mengajukan nama untuk mengisi jabatan Wakil Presiden. Karena itu, kami menyerahkan proses pengusulan kepada Presiden Bapak Prabowo Subianto dan menghormati kewenangan MPR dalam memilih,” tegas AHY.
Ia mengatakan, sikap tersebut telah dikonsultasikan dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), melalui sambungan video call pada Jumat pagi.
Menurut AHY, keputusan Partai Demokrat tersebut merupakan bentuk komitmen untuk menghormati konstitusi sekaligus menjaga agar proses politik dan ketatanegaraan berjalan sesuai aturan.
AHY Ajak Masyarakat Jaga Situasi Tetap Kondusif
Selain menegaskan posisi politik partainya, AHY juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga suasana tetap tenang dan memberikan ruang bagi berlangsungnya proses konstitusional.
Ia mengingatkan agar dinamika politik yang berkembang tidak sampai mengganggu jalannya pemerintahan maupun agenda pembangunan nasional.
“Apapun dinamika politik yang terjadi, janganlah mengganggu kehidupan rakyat kita. Pesan kami sederhana, jangan biarkan spekulasi mendahului konstitusi,” ujar AHY.
AHY menekankan bahwa pemerintahan harus tetap bekerja dan berbagai program pembangunan harus terus berjalan demi kepentingan masyarakat luas.
Demokrat Serahkan Keputusan kepada Presiden Prabowo
Dalam penutup pernyataannya, AHY kembali menegaskan bahwa Partai Demokrat tidak mengusulkan kandidat untuk mengisi posisi Wakil Presiden.
Partai Demokrat, lanjutnya, menyerahkan sepenuhnya proses tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai kewenangan konstitusional yang dimiliki kepala negara.
Pernyataan ini sekaligus menjadi penegasan sikap resmi Partai Demokrat di tengah dinamika politik nasional terkait kabar pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden.
AHY berharap seluruh pihak dapat menghormati mekanisme konstitusi dan tidak terburu-buru membangun spekulasi mengenai sosok yang akan mengisi posisi Wakil Presiden.
Sikap Partai Demokrat tersebut menegaskan bahwa proses penentuan Wakil Presiden harus tetap berpedoman pada konstitusi, bukan didahului oleh kepentingan maupun spekulasi politik.
(*/Red)
Views: 16