SERANG, publicindonesia.com – Anggota DPRD Banten, Muhsinin, menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah berjalan di wilayah Banten. Politikus Partai Golkar itu meminta agar program tersebut segera dievaluasi, terutama setelah mencuat dugaan kasus keracunan yang dialami sejumlah penerima manfaat.
Muhsinin menilai, menu yang disajikan dalam program MBG jauh dari standar gizi yang seharusnya. Ia bahkan menyebut makanan yang dibagikan tak lebih dari sekadar hidangan murah yang sulit memenuhi kebutuhan gizi anak-anak.
> “Ini saya lihat menunya kurang. Namanya Rp10 ribu itu, dapatnya nasi uduk sama bakwan. Dari mana bergizi itu Rp10 ribu?” kata Muhsinin saat berdiskusi dengan wartawan di Sekretariat Pokja Wartawan Harian Provinsi Banten, Selasa (16/9/2025).
Menurutnya, pelaksanaan program juga belum tepat sasaran. Ia menilai tidak semua siswa penerima MBG berasal dari keluarga menengah ke bawah.
> “Mending uangnya untuk orang miskin. Makanan bergizi gratis harusnya dinikmati mayoritas orang miskin saja. Kalau anak-anak dari keluarga menengah ke atas, mungkin malah tidak dimakan. Jadi harus dievaluasi MBG ini,” tegasnya.
Selain soal kualitas dan sasaran, Muhsinin juga mengkritik skema pendanaan program tersebut. Ia menyoroti keterlibatan pemerintah daerah—baik provinsi, kabupaten, maupun kota—yang ikut mengalokasikan anggaran untuk MBG, padahal program ini merupakan bagian dari visi-misi Presiden.
“Program ini dianggarkan daerah. Saya yang protes itu. Ini kan visi-misi presiden, bukan janji politik gubernur atau walikota. Kenapa daerah harus ikut dibebankan? Ini namanya otoriter, bukan bottom-up,” ujarnya.
Muhsinin menambahkan, kondisi tersebut mencerminkan lemahnya implementasi Undang-Undang Otonomi Daerah (UU Otda).
“UU Otda jadi mandul. Saya prihatin, karena undang-undang itu tidak bisa ditegakkan,” pungkasnya.
