Publicindonesia.com | BANDA ACEH – Aksi demonstrasi yang digelar Aliansi Rakyat Aceh (ARA) di depan Kantor Gubernur Aceh, Rabu (13/5/2026) sore, berlangsung ricuh. Massa yang menuntut pencabutan Pergub Aceh Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) terlibat aksi saling dorong dengan aparat keamanan.
Pantauan di lokasi, ratusan massa memadati kawasan Kantor Gubernur Aceh sejak siang hari. Demonstrasi yang merupakan aksi lanjutan ketiga tersebut diwarnai pembakaran ban dan teriakan tuntutan agar pemerintah segera menemui peserta aksi.
Situasi mulai memanas ketika massa mencoba mendekati area kantor gubernur. Aparat kepolisian kemudian melakukan pengamanan ketat hingga akhirnya water cannon dikerahkan untuk membubarkan massa.
Salah satu pengunjuk rasa menegaskan bahwa masyarakat Aceh tidak akan berhenti menyuarakan aspirasi mereka.
“Masyarakat Aceh akan terus bersuara. Tidak pantang mundur. Karena kami telah beraksi selama tiga kali. Kami lakukan dengan berbagai cara. Awalnya keras, lalu kami juga mencoba damai, tetapi tetap tidak didengar,” ujar salah seorang peserta aksi di tengah demonstrasi.
Massa juga mengaku kecewa karena merasa tuntutan mereka belum mendapat respons langsung dari pemerintah Aceh. Dalam aksi tersebut, beberapa peserta dikabarkan mengalami luka-luka dan harus mendapatkan perawatan medis.
“Korlap kami ditangkap. Kawan-kawan kami dipijak. Ada yang masuk rumah sakit dan sampai sekarang belum dikeluarkan,” lanjutnya.
Dalam orasinya, massa meminta masyarakat Aceh untuk ikut menyebarluaskan kondisi demonstrasi yang disebut sudah memanas.
“Kami minta masyarakat tolong share dan posting ulang kondisi di sini. Sampaikan kepada Forkopimda agar segera menemui gubernur. Situasi sudah chaos dan masyarakat menunggu solusi,” teriak massa aksi.
Hingga sore hari, aparat keamanan masih berjaga di sekitar lokasi untuk mengantisipasi bentrokan lanjutan. Sementara arus lalu lintas di sekitar kawasan Kantor Gubernur Aceh sempat mengalami kemacetan akibat konsentrasi massa yang cukup besar.
Aksi ini menjadi sorotan publik Aceh karena menyangkut kebijakan layanan kesehatan masyarakat yang dinilai berpengaruh langsung terhadap akses pelayanan warga.
(*/Red)
