publicindonesia.com | TANGERANG SELATAN — Sedikitnya 24 titik banjir dilaporkan tersebar di sejumlah wilayah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) setiap kali hujan dengan intensitas tinggi mengguyur kawasan tersebut. Kondisi ini menjadi peringatan serius bagi pengelolaan tata ruang kota agar potensi bencana tidak semakin meluas.
Pengamat kebijakan publik Harihadi Putra S.I.Pol menilai, angka tersebut bukan sekadar data, tetapi menjadi indikator nyata kerentanan lingkungan perkotaan yang terus menghantui warga Tangsel.
Menurutnya, kerugian akibat banjir tidak hanya dirasakan saat air menggenang di permukiman warga. Dampak jangka panjang juga mulai terlihat pada infrastruktur yang dibangun pemerintah, seperti turap jalan, saluran drainase, hingga fasilitas umum yang perlahan mengalami kerusakan.
“Kerusakan infrastruktur membuat fungsi pengendalian air tidak lagi maksimal. Jika dibiarkan, ini bisa memperparah potensi banjir di masa mendatang,” ujar Harihadi dalam keterangannya di Serpong, Minggu (5/4/2026).
Dampak Banjir Ganggu Aktivitas dan Ekonomi Warga
Selain kerusakan fisik, banjir juga berdampak pada aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Ketika genangan air terjadi di berbagai titik, mobilitas warga terganggu dan kegiatan sehari-hari menjadi terhambat.
Akibatnya, produktivitas masyarakat menurun dan aktivitas ekonomi ikut melambat. Situasi ini dinilai sering kali tidak terlihat secara langsung, namun memiliki dampak jangka panjang bagi kehidupan warga kota.
Penanganan Banjir Dinilai Masih Jangka Pendek
Harihadi juga menyoroti bahwa upaya penanggulangan banjir yang ada saat ini masih banyak berfokus pada penanganan jangka pendek, seperti bantuan sosial dan penanganan darurat saat bencana terjadi.
Pembangunan tandon atau kolam penahan luapan air memang dinilai penting sebagai solusi sementara atau jangka menengah. Namun, menurutnya langkah tersebut belum cukup untuk menyelesaikan akar persoalan banjir di wilayah perkotaan.
Tata Ruang Jadi Kunci Pengendalian Banjir
Ia menegaskan bahwa kebijakan tata ruang yang tegas dan konsisten menjadi faktor utama dalam mengurangi risiko banjir di masa depan.
Alih fungsi lahan yang sebelumnya berfungsi sebagai situ, sungai, maupun daerah resapan air menjadi kawasan komersial atau hunian dinilai mempersempit ruang alami bagi aliran air.
“Ketika ruang air dipersempit, kita sebenarnya sedang memperbesar risiko bagi diri kita sendiri,” ujarnya.
Karena itu, pemerintah daerah bersama masyarakat diharapkan lebih serius menjaga kawasan resapan air serta menghindari pembangunan yang dapat mengganggu keseimbangan lingkungan.
Banjir Bukan Takdir
Harihadi menegaskan bahwa banjir bukanlah peristiwa yang semata-mata terjadi secara alami. Banyak faktor yang berasal dari keputusan dan kebijakan manusia dalam mengelola ruang kota.
“Banjir bukan takdir, tetapi akibat dari pilihan. Sudah saatnya kita memilih untuk lebih bijak dalam menjaga ruang hidup kita,” katanya.
Dengan meningkatnya intensitas hujan dan pesatnya pembangunan di kawasan perkotaan, pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dinilai menjadi kunci agar Kota Tangerang Selatan tidak terus dihantui ancaman banjir setiap musim hujan.
(*/Rif)
